Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya potensi korupsi sebesar Rp 65 miliar pada dana hibah dan Bansos dari APBD Provinsi Jateng tahun 2012. Angka tersebut tiga kali lebih besar dibanding tahun 2011.

Pemda DKI Jakarta melakukan pelebaran jalan Fatmawati dalam rangka proses persiapan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Pemerintah diminta mengawasi alokasi anggaran dana daerah terhadap posisi incumbent yang mengikuti pilkada DKI Jakarta. Posisi incumbent dinilai oleh ICW rawan menggunakan dana APBD untuk melakukan kampanye.

Warga tidak mampu seringkali mendapat pelayanan kesehatan tidak memuaskan hanya karena faktor birokasi. Sikapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo intruksikan para pengelola RSUD dan Puskemas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga yang tidak mampu.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo prihatin melihat kondisi SDN 20 Cipinang Besar Selatan, Jaktim, yang rangka atapnya roboh saat proses perbaikan. Kata Foke, jika ada pelanggaran aturan bisa dibawa ke ranah hukum.

Menanggapi ancaman boikot para atlet dan pelatihnya untuk PON XVIII, pemerintah Kalimantan Timur langsung menyatakan siap mengalokasikan dana untuk bonus.

Muncul kekhawatiran terhadap 3 cagub incumbent peserta Pilkada DKI menyalahgunakan wewenang dan APBD. Bawaslu akan menggandeng PPATK untuk awasi 3 cagub incumbent tersebut.

Pejabat Pemkot Jaksel Mauly Silalahi harus siap-siap meringkuk di balik jeruji penjara. MA menghukum 1 tahun penjara atas korupsi pengadaan lahan RSUD Jaksel senilai Rp 9,8 miliar.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan gejala-gejala korupsi dalam Pemilukada DKI Jakarta. Apa saja?

Poster-poster 'sosialisasi' calon gubernur DKI Jakarta bertebaran di setiap sudut DKI Jakarta, tak terkecuali bagi cagub yang juga menjabat kepala daerah. Bila iklan-iklan ini dibiayai APBD, maka hal itu menyalahgunakan jabatan. Apa tanggapan Jokowi?