Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komite Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, keduanya di bawah Menko Polhukam, meminta Kemendagri mempercepat pembuatan e-KTP.

Menkum HAM Patrialis Akbar membantah pemerintah hendak melegalisasi narkoba di Indonesia, terkait soal keringanan terhadap pengguna narkoba di bawah 1 gram. Patrialis menuding ada yang hendak menyudutkan dirinya.

Pengguna narkoba yang kedapatan membawa narkoba kurang dari 1 gram, tetap akan menjalani proses hukum. Tapi fokusnya lebih pada rehabilitasi untuk mencegahnya jadi kecanduan.

IPW mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melimpahkan kasus korupsi Sisminbakum ke Pengadilan. IPW menuntut Jaksa Agung untuk segera melimpahkan kasus Sisminbakum ke pengadilan dengan alasan penyidikan kasus korupsi Sisminbakum sudah P-21.

Ancaman pidana terhadap koruptor dan teroris dinilai sama. Karena itu, penanganannya pun harus luar biasa karena koruptor dan teroris adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime.

Dukungan untuk memperlakukan koruptor layaknya teroris terus mengalir. Kali ini suara positif datang dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Bahkan aturan itu bisa diterapkan segera.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan wacana untuk menghukum pelaku korupsi seperti pelaku terorisme. Penangkapan koruptor pun jadi bisa sekaligus dilakukan Densus 88 yang biasa menangani teroris.

Di saat politisi partainya disebut-sebut terkait kasus suap Kemenpora, Presiden SBY giat mempromosikan kebijakannya yang antikorupsi. Dia menyatakan, Indonesia saat ini sedang merevisi aturan antikorupsi. SBY berjanji akan melawan setiap perilaku korup.

Kabar beredar, dalam waktu dekat kasus Sisminbakum yang ditangani Kejagung akan distop. Menyikapi isu itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Kejagung, jangan sampai ada SP3.

Wacana untuk menghukum pelaku korupsi seperti teroris mendapat respons positif pemerintah. Efek jera yang ditimbulkan pasti lebih besar bila hal tersebut diterapkan.