Kemenangan FPI dalam menggugat Keppres RI No 3/1997 menjadi fenomena menarik. Hasil dari gugatan ini adalah pemerintahan daerah dapat dengan bebas mengatur peredaran minuman keras di daerahnya.

Keputusan MA yang membatalkan Kepres No. 3/1997 berujung pada otoritas daerah dalam mengatur peredaran miras. Pemprov DKI sampai saat ini belum menentukan sikap terkait hal tersebut.

Sepekan sebelum bulan Ramadhan, jajaran Polsek Jakarta Timur melakukan razia terhadap tempat yang menjual minuman berkadar alkohol tinggi. Ribuan botol minuman keras yang berhasil disita, sore ini dimusnahkan.

Langkah MA menghapus Keppres 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol diacungi jempol. Menurut KPAI, miras harus dilarang total karena sangat berbahaya bagi generasi bangsa.

Menjelang bulan suci Ramadan, Polresta Pekanbaru akan menggelar razia penyakit masyarakat (Pekat). Razia ini melibatkan seluruh instansi terkait dan jajaran polsek yang ada.

MA membatalkan Keppres tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Keppres No 3/1997 tersebut mengatur tata kelola perdagangan minuman keras (miras) di Indonesia.

Payung hukum skala nasional yang mengatur tata niaga minuman keras (miras) dicabut Mahkamah Agung (MA). Alhasil, miras bisa dilarang total di suatu daerah lewat Perda.

Putusan MA yang mencabut Keppres soal tata kelola minuman keras (miras) banjir pujian. PPP langsung mendorong seluruh anggotanya di DPRD untuk segera menindaklanjuti dengan membuat Perda antimiras.

"Dengan dicabutnya Keppres 3/1997 maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan perda antimiras." 

Toko-toko di Kota Solo diharuskan untuk tidak memamerkan dagangan minuman beralkohol jenis dan golongan apapun selama bulan puasa. Ketentuan itu termasuk untuk minuman beralkohol rendah.