Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Ito Sumardi berjanji akan mengkaji kasus Anggodo Widjojo, adik buron koruptor Anggoro Widjojo. Ito berharap ada rekaman Anggodo yang mengaku menyuap pejabat bisa diperkuat dengan laporan pihak yang disuap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam percoban penyuapan yang dilakukan Anggodo. Hal ini perlu dilakukan untuk menindaklanjuti penyerahan berkas oleh polisi kepada KPK.

Pemilihan kata deponering untuk definisi penghentian perkara adalah salah dan sesat. Yang mengejutkan, dari guru besar, praktisi hukum, sampai wartawan memakai kata deponering yang salah itu.

Presiden SBY mengatakan kasus Bibit-Chandra akan diselesaikan dengan mekanisme out of court settlement (di luar pengadilan). Yang dimaksud dengan out of court settlement adalah kasus tidak dibawa ke pengadilan.

Presiden SBY mengatakan akan menyelesaikan kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah melalui mekanisme out of court settlement (di luar pengadilan). Namun menurut ahli hukum, istilah out of court settlement ini tak dikenal dalam hukum pidana.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta terkait proses hukum atas Chandra dan Bibit, serta melakukan proses verifikasi melalui gelar perkara oleh para penyidik Kepolisian yang dihadiri oleh peneliti perkara dari Kejaksaan Agung.

Salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan Bibit dan Chandra dengan dimunculkan hak abolisi yang dimiliki oleh Presiden SBY. Namun bagi ahli hukum pidana UI Rudi Satrio, cara itu justru tidak tepat.

Saksi ahli pemohon, Rudi Satrio menilai pasal 32 ayat 1 huruf (c) UU KPK telah menerobos asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Menurutnya, dalam logika hukum pidana tidak boleh seseorang diberi sanksi tanpa dinyatakan bersalah terlebih dahulu.

Rekaman upaya kriminalisasi terhadap KPK yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) makin menunjukkan potret penegakan hukum di Indonesia masih buram. Penegakan hukum di negeri yang berlandaskan hukum ini pun terancam.

Penggugat lahan Gasibu, Ary Juariah melayangkan klarifikasi dan keberatan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Salah satu poin keberatan adalah keberadaan Satpol PP di lahan sengketa.