Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) kembali terulang di tubuh Mahkamah Agung (MA) setelah terpilihnya Harifin A Tumpa sebagai Ketua MA. Sebab terpilihnya Harifin akan sulit diharapkan untuk mendorong terjadi proses reformasi di MA.

Komisi Yudisial (KY) membantah mencurigai bahwa putusan bebas PN Jakarta Selatan terhadap Muchdi Pr melanggar ketentuan dalam KUHP. KY hanya mempertanyakan tidak ada kesaksian dari Budi Santoso.

Muchdi Pr pekan depan adukan Koordinator Kontras Usman Hamid dan Suciwati ke polisi. Dua orang itu dianggap telah menyebarkan kebohongan publik dengan selalu menuding Muchdi Pr sebagai pembunuh Munir.

Mantan terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Muchdi Pr kini sudah bebas. Kini, mantan Deputi V BIN akan memrotes pihak-pihak yang selama ini dianggap memojokkan dirinya.

Merasa tidak adil atas putusan bebas Muchdi Pr, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) curhat ke Komisi Yudisial. Mereka berharap agar terdakwa Muchdi Pr dapat kembali dibawa ke pengadilan.

KY belum bisa menilai laporan pengaduan yang disampaikan oleh KASUM atas bebasnya mantan Deputi V BIN Muchdi Pr. KY hanya merasakan kasus itu merupakan keadilan yang belum terakomodir.

Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, agaknya benar-benar tidak bisa terima dengan bebasnya Muchdi Pr. Bersama Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Suciwati pun mendatangi KY.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja Mahkamah Agung (MA) di tahun 2008 ini gagal. Bahkan, di tahun 2009 ini, ICW menilai mafia peradilan akan semakin marak.

ICW menilai MA masih dikuasai oleh rezim tua. ICW mendesak agar hakim agung tua melakukan general check up ulang apabila tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan MA.

KY akan bersikap proaktif terkait hasil persidangan kasus Munir yang membebaskan terdakwa Muchdi Pr. Apalagi kasus ini menjadi sorotan publik