KPU telah merevisi surat edaran soal dana kampanye. Hasilnya, maksimal sumbangan dana kampanye dari pribadi dan perusahaan tetap dihitung akumulatif, bukan per transaksi.

Tudingan capres Partai Gerindra Prabowo tentang dana stimulus Rp 71 triliun hanya digunakan kalangan elit dibantah keras SBY. "Pahami dulu baru dikarang," kata SBY.

Partai Demokrat (PD) mendesak KPU merevisi surat edaran soal sumbangan dana kampanye. Pembatalan batasan maksimal sumbangan kampanye di surat tersebut dinilai telah melanggar undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai kritik keras karena mengeluarkan surat edaran pembatalan batasan maksimal sumbangan kampanye. Namun Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir (SB) justru mendukung tindakan KPU tersebut.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta KPU segera mencabut surat edaran yang menghapuskan batasan sumbangan dana kampanye. Hidayat memperingatkan penghapusan itu bisa jadi sarana untuk pencucian uang.

Pertumbuhan penjualan ritel masih bisa tumbuh sebesar 5%-10%. Pertumbuhan ini masih ditopang oleh geliat ajang pemilu dan naiknya volume penjualan produk-produk dalam negeri.

Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia mendesak agar Bawaslu melaporkan Ketua KPU karena mengajak melakukan tindak pidana pemilu. Tindakan pidana itu adalah membolehkan peserta pemilu dapat dana sumbangan tak terbatas.

Surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang dana kampanye membuat sumbangan dana kampanye tidak terkontrol karena batas sumbangan menjadi tidak berlaku. Donatur pun bisa 'membeli ' suara parpol.

Penerbitkan surat edaran KPU nomor 612/2009 tentang sumbangan dana kampanye bertentangan dengan UU tentang Pemilu. KPU harus mencabutnya umumkan para pelanggar batas sumbangan dana kampanye.

Dampak pencoretan parpol sebagai kontestan Pemilu 2009 di dapil tertentu karena tidak menyerahkan rekening dana kampanye mulai terlihat. Caleg dari parpol yang dicoret 'curhat' ke anggota KPU.