Proses bebasnya Kapal MV Sinar Kudus berikut ABK-nya yang dibajak oleh para perompak Somalia tengah berlangsung. PT Sinar Kudus selaku pemilik kapal saat ini juga terus menjalin komunikasi dengan kru kapal.

Kapal MV Sinar Kudus berserta ke-20 ABK-nya akhirnya dibebaskan oleh perompak Somalia setelah sebulan disandera. Mereka dibebaskan dengan uang tebusan. Berapa uang tebusan yang dinikmati pembajak?

Kabar dibebaskannya ke-20 ABK Kapal MV Sinar Kudus makin pasti. Kapal yang membawa ABK itu sudah lepas dari perompak Somalia, namun belum begitu jauh berlayar.

PT Samudera Indonesia Tbk menyatakan, ke-20 ABK berikut Kapal MV Sinar Kudus seharusnya sudah dibebaskan hari ini oleh perompak Somalia. Samudera sedang berusaha memastikan apakah ABK dan kapalnya itu sudah benar-benar lepas dari perompak atau belum.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bertemu dengan pemerintah Taiwan. Kedua pihak menyepakati adanya perbaikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkritik keras upaya pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia. Utamnya menyangkut pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus yang ditahan perompak Somalia.

20 ABK Indonesia di kapal MV Sinar Kudus masih belum lepas dari cengkeraman perompak Somalia. Pemerintah masih berusaha memfasilitasi penyerahan tebusan kepada perompak yang belum juga mencapai kata sepakat.

Sebanyak 11.180 tenaga kerja asal Indonesia kini harus menghadapi ancaman deportasi. Kebanyakan karena para TKI kabur atau mengalami permasalahan hukum dengan majikannya. Beberapa diantaranya juga melanggar batas izin tinggal (overstay) di Taiwan.

Kemampuan teknis prajurit TNI menggelar operasi militer pembebasan ABK MV Sinar Kudus dari perompak Somalia, tidak perlu diragukan. Namun mengingat situasi di lapangan yang pelik, dapat dipahami bila waktu pelaksanaannya sedemikian lama.

Pemilik kapal MV Sinar Kudus memutuskan untuk membayar uang tebusan dan terus menjalin komunikasi dengan perompak. Sementara pemerintah terus memantau perkembangannya.