Keputusan Polri menarik 20 penyidik sekaligus dari KPK diyakini akan mempersulit KPK dalam upaya penuntasan kasus korupsi. Jika memang demikian, Presiden selayaknya turun tangan untuk membantu KPK.

Keputusan Polri menarik 20 penyidik dari KPK di tengah gencarnya penyidikan kasus korupsi disayangkan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Dia menilai keputusan Polri tidak logis.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, menyayangkan penarikan 20 penyidik oleh Polri dari KPK saat sedang sedang menghadapi kasus-kasus besar. Polri dinilai kontraproduktif dalam penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi.

Meski dibantah terkait kasus Simulator SIM, upaya polri menarik 20 penyidiknya di KPK tetap saja menimbulkan kecurigaan. Salah satunya adalah untuk menghambat pengusutan kasus Simulator SIM.

20 Penyidik ditarik Polri dari KPK. Hal ini membuat KPK keberatan karena selama ini hanya bekerja dengan 80 penyidik. KPK pun siap melayangkan surat keberatan kepada Polri.

Dalam mengungkap kasus-kasuk korupsi, KPK harus bekerja keras. Sebab mereka hanya bisa mengandalkan 80 penyidik. Maka itu ketika Polri menarik 20 penyidiknya dari KPK, intitusi pemberantas korupsi ini keberatan.

20 Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditarik oleh Polri di tengah gencarnya menyidik kasus korupsi. Pimpinan KPK, Adnan Pandu Paraja, menilai Polri tidak sensitif.

Mabes Polri menarik 20 penyidik dari KPK. Padahal, mereka sedang gencar-gencarnya menyidik kasus korupsi, termasuk kasus Simulator SIM di Korlantas Polri. Apa yang harus dilakukan KPK sekarang?

Polri menarik 20 penyidiknya yang bertugas di KPK. Hal ini semakin menujukkan bahwa KPK sangat membutuhkan penyidik independen.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyoroti upaya Polri menarik 20 penyidiknya di KPK. Hal ini dinilainya bisa melemahkan kinerja KPK.