Spanduk "Jokowi Presidenku 2014" dibentangkan pendukung gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gedung KPK. Mereka mendukung Jokowi yang diinterpelasi oleh sejumlah anggota DPRD terkait KJS. Jokowi pun memberikan tanggapan santainya.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menghibahkan sebanyak 14 twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kepada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI bermaksud menggusur rumah dinas untuk lurah dan camat. Penggusuran itu dilakukan karena Pemprov butuh banyak lahan untuk pembangunan.

Joko Widodo menggunakan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan masalah dengan warga penghuni waduk Pluit, Jakarta Utara. Salah satunya dengan mengajak para ketua RT/RW makan siang.

Beberapa rusun sebagai tempat relokasi warga yang menjadi penghuni Waduk Pluit dan bantarannya belum jadi. Baru ada Rusun Cakung dan Marunda yang siap, sementara lainnya masih akan dibangun. Bila warga menolak ditempatkan di kedua rusun itu, pengerukan waduk akan terus dilakukan.

Jokowi enggan meladeni aksi mafia tanah yang menghadang proyek normalisasi Waduk Pluit. Kata Jokowi, normalisasi waduk tetap jalan terus.

Namanya Widi Pujiono (28), perantau dari Tegal yang kini menjual roti salju di Tambora, Jakarta Barat. Di rombong yang ditaruh di atas sepedanya, Widi memasang poster yang ramai: ingin bertemu artis untuk menawarkan lagu ciptaannya.

Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sekali lagi berbicara mengenai polemik relokasi warga yang tinggal secara ilegal di sekitar Waduk Pluit. "Yang pasti, nggak ada ganti rugi. Kalau kita kasih ganti rugi, besok bisa-bisa ada orang yang buat rumah di Monas," tegas Ahok.

Wakil Gubernur DKI Ahok mengundang beberapa pihak untuk jamuan makan siang di Balai Agung, Balai Kota DKI. Salah satu yang diundang adalah Komnas HAM, pihak yang berpolemik dengan Pemprov. Namun hingga acara dimulai, perwakilan Komnas HAM belum tampak hadir. Telat atau absen?

Pemprov DKI dan Komnas HAM belum menemukan kata sepakat dalam penanganan relokasi di sekitar Waduk Pluit. Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila pun ditanya seandainya dirinya menjadi Gubernur DKI Jokowi dalam menangani kisruh Waduk Pluit. Responsnya?