detikNews

Syamsir Siregar Kepala BIN

Presiden SBY menunjuk Mayjen (Purn) Samsir Siregar sebagai Kepala BIN menggantikan Hendro Priyono. Pelantikan akan dilakukan Rabu (8/12/2004) besok.

Selasa, 07 Des 2004 11:10 WIB

detikNews

Rapat dengan 10-an Anggota

Meski dilanda kisruh, DPR tetap berusaha keras untuk bekerja, mencoba mengimbangi SBY. Tapi peserta rapatnya hanya 10,15, atau 27 orang saja.

Senin, 08 Nov 2004 11:35 WIB

detikNews

Raker Pemerintah-Komisi DPR Batal, RDPU Jalan Terus

Meski DPR sudah mengarah ke perdamaian,namun belum ada pejabat pemerintah yang "bersedia" menghadiri raker yang digagas komisi-komisi DPR.

Senin, 08 Nov 2004 10:16 WIB

detikNews

Kepala BIN Sebaiknya dari Sipil

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebaiknya dijabat sipil profesional yang tidak punya beban atau muatan politik masa lalu maupun sekarang.

Rabu, 27 Okt 2004 06:45 WIB

detikNews

Rakor Polhukkam di Hari Minggu

Kabinet Indonesia Bersatu sedang giat-giatnya. Untuk mempercepat program 100 hari pertama, Rakor Polhukkam digelar, meski hari ini hari libur.

Minggu, 24 Okt 2004 14:01 WIB

detikNews

Kepala BIN Dipensiunkan, Bukan Mengundurkan Diri

Kepala BIN diberhentikan sekaligus dipensiunkan dari jabatannya. Hal ini sesuai Keputusan Presiden Megawati Nomor 170 M dan Keppres Nomor 37 Pens.

Sabtu, 23 Okt 2004 21:03 WIB

detikNews

Hendro Mundur dari Kepala BIN

AM Hendropriyono mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara. Jabatan kepala BIN akan segera diisi.

Jumat, 22 Okt 2004 14:24 WIB

detikNews

Hendro Setuju BIN di Bawah Menteri

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono setuju BIN berkedudukan di bawah menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Kamis, 14 Okt 2004 17:46 WIB

detikNews

Kepala BIN: Sebelum Mundur, Panglima Curhat kepada Saya

Niat mundur Panglima TNI pernah diutarakan kepada Kepala BIN AM Hendropriyono. Sebagai teman, Hendro meminta Sutarto menyelesaikan masa tugasnya.

Sabtu, 09 Okt 2004 15:08 WIB

detikNews

Meski Hak Prerogatif, Presiden Perlu Masukan TNI

Anugerah militer tidak harus pangkat kehormatan. Apalagi lazimnya pangkat itu untuk sipil. Jadi meski hak prerogatif, presiden perlu masukan TNI.

Kamis, 07 Okt 2004 11:50 WIB