Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berhasil memenuhi sejumlah capaian di antaranya pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi rakyat.

DPR sepakat tak mengubah jumlah komisinya. Meski jumlah komisi tak berubah, ada sejumlah perubahan yang akan menyesuaikan dengan arsitektur kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Perubahan itu dibahas bersama pimpinan fraksi hari ini.

Presiden SBY telah menerbitkan Perpu No 1/2014 dan Perpu No 2/2014 untuk menghambat penerapan UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut kedua Perpu tersebut sudah diterima namun pembahasannya baru akan dilakukan tahun depan.

Setelah melewati proses panjang akhirnya terpilih paket pimpinan MPR untuk periode 2014-2019. Kelima pimpinan MPR terpilih yang dimotori Koalisi Merah Putih (KMP) itu adalah Zulkifli Hasan sebagai ketua didampingi Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta sebagai wakil ketua.

Suasana ruang sidang paripurna sore ini riuh karena dihadiri oleh puluhan warga. Mereka menuntut pembahasan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) disahkan hari ini.

DPR hari ini kembali mengagendakan rapat paripurna untuk pengesahan RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

Presiden SBY telah mengabulkan surat pengunduran diri (resign) menteri-menteri yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Ada lima menteri yang dikabulkan surat resignnya oleh Presiden SBY.

RUU Pilkada akhirnya disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR hingga tengah malam. Proses yang alot diwarnai dengan lobi-lobi yang panjang dan aksi walkout Partai Demokrat berujung pada kandasnya Pilkada langsung.

Lobi-lobi antar pimpinan fraksi masih berlanjut dan belum membuahkan hasil. Anggota Fraksi PDIP Arya Bima bicara kemungkinan partainya ikut dengan syarat yang diajukan Partai Demokrat.

Rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan 7 RUU hari ini, baru selesai mengesahkan 4 Rancangan Undang-undang (RUU). Pimpinan paripurna menskorsing rapat selama satu jam untuk pengesahan RUU lainnya, termasuk RUU Pilkada.