Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menduga ada skenario besar yang ingin mendiskreditkan PKS lewat kasus anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati. Karena itu dia berharap KPK mengedepankan objektivitas dalam mengusut kasus Wa Ode.

Temuan demi temuan transaksi mencurigakan dilaporkan PPATK ke KPK, Polri, dan kejaksaan. Ada yang diproses dan tidak sedikit pula yang lenyap bagai ditelan bumi. PErlukah PPATK diberikan wewenang penyidikan?

Tamsil Linrung melihat kasus suap Wa Ode Nurhayati tak terkait mekanisme pembahasan di Dewan. Tamsil meminta Nurhayati mengungkap aliran dana di Banggar yang diketahuinya.

Politisi PKS, Tamsil Linrung, berpendapat pemeriksaan Anis Matta di KPK untuk menjernihkan masalah. Hal itu tidak mengancam posisi Anis di kursi Sekjen PKS maupun Wakil Ketua DPR.

KPK menyebut harta Rp 10 miliar milik Wa Ode Nurhayati dari korupsi dan disita. Tersangka kasus suap PPID itu mengklaim uang tersebut miliknya meski tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Wakil Ketua DPR, Anis Matta, yakin KPK telah menerima cukup informasi darinya. Anis yakin KPK tak lagi memeriksanya untuk kedua kali.

Anis Matta telah selesai menjalani pemeriksaan kasus suap penyesuaian dana infrastruktur daerah. Dalam pemeriksaan selama empat jam itu, Anis ditanya mengenai surat menyurat antara dirinya dengan Menteri Keuangan.

Anis Matta, diperiksa penyidik KPK guna mengkonfirmasi keterangan tersangka Wa Ode Nurhayati yang menyebut politisi itu menekan Menkeu, Agus Martowardjojo. Kubu Nurhayati kini mendesak KPK juga memeriksa Menteri Agus.

PAN mendorong Wa Ode Nurhayati mengungkap semua permainan di Banggar DPR. Wa Ode juga perlu mengungkap aliran panas di Banggar.

Sebagai Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasi bidang ekonomi dan keuangan, seharusnya Anis Matta mengetahui seluruh proses yang terjadi di Badan Anggaran. KPK harus bisa memperjelas letak kesalahan yang terjadi di DPR.