Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD DKI 2015 mulai dibahas‎ oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI. Dalam rapat ini, pihak Pemrov DKI yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan jumlah kegiatan yang dievaluasi Kemendagri.

Rapat hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD DKI ‎2015 segera digelar di Gedung DPRD DKI. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah berkumpul, mereka bersiap mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seharian tidak terlihat di Balai Kota, Selasa (17/3). Tidak diketahui juga agenda kegiatannya.

Harapan untuk duduk bersama membahas evaluasi Raperda APBD 2015 antara Banggar DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) hari ini pupus. Baru saja dibuka, rapat kembali ditunda.

Badan Anggaran DPRD DKI langsung menggelar rapat internal tertutup usai menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI‎ soal APBD DKI 2015.

Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD DKI batal duduk bersama membahas evaluasi Raperda tentang hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD 2015.

Rapat antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi ‎DKI yang membahas soal evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD 2015, ditunda. Rencananya baru besok rapat akan dilanjutkan.‎

Tahun ini Pemprov DKI mengalokasikan dana untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 14.580.984.319.718. Menurun dibanding 2014 lalu yang mencapai Rp 16.424.402.145.303. 

Badan Anggaran DPRD DKI memutuskan menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI yang membahas soal evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2015.

Dewan meminta SKPD hasil print out RAPBD 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) setebal 6.600 halaman untuk dibawa.