Revisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD dijadikan medan tempur kubu Prabowo untuk 'menghabisi' kubu Jokowi. 

Hari ini revisi UU tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bakal diselesaikan di paripurna DPR. PDIP dalam posisi sulit, terancam kehilangan kursi ketua DPR di periode mendatang.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak pada tahun 2019. PPP menghargai keputusan tersebut, namun menyesalkan kenapa putusan yang telah diketok Maret 2013 lalu baru dibacakan hari ini.

Judicial review terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) ke MK yang dilayangkan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, beberapa waktu lalu. Uji materi ini merupakan cerminan Yusril sebagai negarawan yang berkewajiban meluruskan sikap politik Indonesia yang selama ini dikendalikan oligarki.

DPR telah sepakat menghentikan pembahasan revisi UU Pilpres. Partai Hanura tak khawatir hal ini bisa mengganjal pencapresan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.

Presiden SBY saat ini sedang menggodok Perppu untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Fraksi PPP lebih memilih untuk mengusulkan revisi UU MK.

Rapat pleno keputusan revisi UU Pilpres deadlock. Kelanjutan revisi UU Pilpres pun masih menggantung.

Badan Legislasi (Baleg) DPR segera memutuskan nasib revisi UU Pilpres. Akankah ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) diturunkan?

DPR segera memutuskan nasib revisi UU Pilpres. Namun dari kondisi terkini sepertinya tak akan ada perubahan.

Pembahasan revisi UU Pilpres tak mengalami kemajuan dan terancam tetap dengan Presidential Treshold (PT) 20 persen kursi DPR. Partai Gerindra yang ingin PT turun membantah pencapresan Prabowo terganjal dengan syarat 20 persen.