Ketum PPP Surya Dharma Ali menginginkan capres dan cawapres pada Pemilu 2014 dapat diajukan oleh partai yang lolos Parliamentary Threshold (PT). Pertimbangannya, UU yang tidak menyebutkan angka Presidential Threshold.

Setgab koalisi sepakat menghentikan perdebatan terkait revisi UU Pilpres. Setgab menyepakati untuk menghentikan ketegangan soal revisi UU Pilpres.

PKB ingin agar syarat pencapresan yang termuat dalam UU Pilpres diperketat. Bahkan, PKB mengusulkan agar Presidential Threshold (PT) dinaikkan.

Perbedaan pandangan partai-partai koalisi soal UU Pilpres mulai dibawa ke dalam rapat Setgab. Partai besar bersikukuh untuk tidak menurunkan PT sebesar 20 persen. Sedangkan partai menengah ingin PT turun jadi 3,5 persen.

Setgab koalisi mengadakan rapat pada Rabu 3 Oktober. Koalisi 6 fraksi di DPR itu sharing mengenai RUU Pilpres dan RUU Kamnas yang diajukan pemerintah ke DPR.

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto masih terganjal aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen untuk maju sebagai calon presiden.

Meski membantah penolakan revisi UU Pilpres untuk menjegal capres tertentu, namun Wasekjen PD Ramadhan Pohan menyentil kandidat capres yang sedang pusing memikirkan tingginya syarat pencapresan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai angka presidential threshold (PT) harus diturunkan menjadi hanya 3,5 persen saja. Dengan angka ini diharapkan akan muncul capres-capres alternatif.

Empat pendukung Prabowo resmi mengajukan uji materi terhadap UU Pilpres ke MK. Mereka meminta agar MK mengubah ambang batas pengajuan presiden dari 20 persen menjadi 3,5 presen.

Deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra ditunda. Gerindra disebut mulai ragu karena langkah Prabowo terganjal aturan PT 20 persen. Namun hal itu dibantah.