Panitia Pengawas (Panwas) berencana mengajukan penambahan 4 ribu pengawas lapangan untuk Pilkada Kota Surabaya 2015. Penambahan ini membuat anggaran panwas bengkak menjadi Rp 12 miliar dari APBD 2015 yang sudah disetujui dewan Rp 5 miliar.

Satu-satunya menjawab kebutuhan warga Kota Surabaya terhadap pemukiman dengan pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan yakni membangun rumah susun (rusun).

Selain minta penyelenggaraan Pilkada Surabaya lebih baik lagi, DPRD Surabaya juga mengingatkan proses rekrutmen petugas pilkada. Dewan minta PPS dan PPK harus bersih dari titipan agar tercapai pemilu yang jujur dan adil.

Anggaran Pilkada Surabaya 2015 sebesar Rp 71,6 miliar kemungkinan besar akan disetujui. DPRD Surabaya meminta kepada penyelenggara pilkada mengajukan tambahan anggaran saat PAK jika puluhan miliar yang akan disetujui dirasa kurang.

Wali Kota Tri Rismaharini menerima wacana DPRD agar lama jabatan lurah-camat di Surabaya maksimal 3 tahun. Untuk itu, wacana tersebut akan segera dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya.   

Penjaringan calon walikota Surabaya dari PDIP sudah dibuka. Namun hal tersebut hanya formalitas. Karena sudah ada nama calon walikota yang siap disetor ke DPP. Siapa itu?

DPRD mengusulkan ke Pemkot Surabaya agar jabatan lurah dan camat hanya dibatasi 3 tahun. Setelah itu dipindah ke wilayah lain untuk penyegaran.

PDIP maupun Tri Rismaharini masih malu-malu untuk bergandengan bersama memenangkan Pilkada Surabaya yang rencananya digelar pada Desember 2015.

Inovasi Surabaya Single Window (SSW) untuk mempercepat proses perizinan yang digulirkan pemkot, diapresiasi DPRD Surabaya. Namun inovasi tersebut dalam prakteknya masih dianggap kurang berjalan mulus.

3 Dari 4 komisi DPRD Surabaya secara maraton membahas penertiban minimarket tak berizin di Surabaya. Mereka terus mendorong Satpol PP segera bertindak tegas setelah melayangkan surat peringatan terakhir.