Sekretariat Jenderal DPR RI harus transparan atas pengadaan komputer bagi 560 anggota Dewan periode 2004-2009 di awal tahun ini. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai mahalnya harga komputer itu, yakni Rp 16,05 juta.

Ucapan kata 'bangsat' Ruhut Sitompul kepada pimpinan pansus angket Gayus Lumbuun berbuntut panjang. Badan Kehormatan (BK) DPR diminta untuk segera memproses politisi asal PD.

Tindak tanduk anggota pansus angket DPR Ruhut Sitompul dinilai sudah merusak legitimasi pansus. Jika dibiarkan substansi kerja pansus dapat beralih pada hal-hal yang tidak seharusnya.

Penjelasan BHD dalam raker dengan Komisi III DPR membuat masyarakat bingung. Sebab sebelumnya masyarakat terlanjur percaya dan mendukung KPK, tapi BHD bisa memutarbalikkan apa yang terlanjur diamini selama in

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mendesak pimpinan DPR membuat mekanisme kelembagaan yang efektif dan transparan untuk menghilangkan kesan DPR yang korup. Pembenahan tersebut bisa dimulai dari jajaran kesekjenan DPR.

Sambil menunggu hasil final audit investigatif Badan Pemereksia Keuangan (BPK), DPR diminta menggulirkan hak angket untuk menyelidiki bailout Bank Century Rp 6,7 triliun.

Belum diketahui pasti alasan di balik hilangnya ayat soal tembakau dalam UU Kesehatan yang belum lama ini disahkan. Namun kejar tayang pengesahan UU bisa menjadi pintu masuk bagi adanya campur tangan luar dalam proses legislasi.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyayangkan keputusan Demokrat memilih Marzuki Alie menjadi Ketua DPR. Marzuki yang sempat terlilit kasus dikhawatirkan akan merusak citra DPR.

Formappi menilai anggota DPR baru sama dengan anak kecil. Panitia pembekalan anggota DPR baru dinilai lebih asyik bersenang-senang dengan kemewahan dibanding pembekalan sesungguhnya.

Keributan dalam rapat kerja Komisi I DPR saat membahas RUU Rahasia Negara dinilai mencoreng citra DPR. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hal ini menambah catatan buruk DPR.