ICW dan sejumlah LSM anti korupsi berencana akan melakukan gugatan praperadilan terkait langkah Kejagung menghentikan penyidikan kasus Sisminbakum.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyesalkan kesimpangsiuran alasan di balik pemberian grasi Corby. Ia berencana untuk memanggil Menkum HAM dan Menlu untuk mendapat penjelasan alasan di balik pemberian grasi tersebut.

Kejaksaan Agung menghentikan kasus dugaan korupsi Sismbinbakum. Tidak terima dengan keputusan ini, Indonesia Corruption Watch dan gabungan koalisi LSM bakal melakukan gugatan praperadilan.

Kasus dugaan korupsi Sisminbakum setelah diusut selama 4 tahun oleh Kejagung ternyata isapan jempol belaka. Semua tuduhan jaksa tidak terbukti dan memaksa mereka menutup kasus tersebut.

Presiden SBY memberikan grasi terhadap ratu mariyuana Schapelle Corby dengan alasan kemanusiaan dan keadilan. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menilai harus ada penjelasan lebih detail soal alasan itu.

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Schapelle Corby menuai protes dari sebagian anggota DPR. Namun Komisi III DPR akan wait and see menunggu penjelasan Kemenkumham.

Sejumlah anggota DPR berencana mengajukan interpelasi untuk pemberian grasi bagi narapidana narkoba asal Australia, Schapelle Corby. Menurut Sekjen PAN Taufik Kurniawan, tindakan ini tidak perlu dilakukan.

Usulan pengajuan interpelasi untuk pemberian grasi Schapelle Corby terus bergulir. Menurut Wakil Ketua Komisi III, Nasir Djamil, pengajuan grasi perlu untuk memperjelas alasan di balik pemberian grasi tersebut.

"Saya hanya ingin menggugah dan mengetuk hati mereka agar sesekali mau juga berempati akan nasib warga negara kita yang kurang beruntung di negara orang," ujar Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memberi sinyal tak setuju grasi Corby diinterpelasi. Politisi yang akrab disapa Ical ini menyebut grasi sepenuhnya hak presiden.