KY menindaklanjuti laporan PAN, PPP dan PKS terkait polemik putusan MA. KY pun siap memanggil hakim yang mengeluarkan putusan dan mengeluarkan sanksi jika melanggar kode etik.

Perolehan kursi PAN yang awalnya 43 kursi menyusut menjadi hanya 28 kursi jika putusan MA dilaksanakan. Beberapa nama seperti Eko Patrio, Hakam Naja, Tjatur Sapto Edy, M Najib, Teguh Juwarno pun terancam batal masuk Senayan.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta KPU membatalkan peraturan KPU tentang penetapan caleg terpilih tahap kedua sungguh berdampak besar bagi Partai Amanat Nasional (PAN). Artis Eko Patrio yang sudah terpilih pun disebut-sebut batal duduk di Senayan.

Putusan MA membawa implikasi politik luar biasa bagi parpol. Merasa pasti bisa mengatasinya secara hukum, parpol-parpol yang dirugikan seperti PAN, PKS, PPP, dan Gerindra belum mencari solusi politik.

Zaenal Ma'arif selaku pemohon putusan MA soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua, berharap KPU dan semua pihak taat terhadap hukum. Menurutnya dengan putusan MA itu KPU tidak dapat mengajukan PK.

Lima parpol yang dirugikan oleh putusan MA mendatangi KPU. Mereka menyampaikan dukungan kepada KPU untuk mengabaikan putusan MA tersebut. 5 Parpol itu terbagi 2, yakni PAN, PKS, PPP, dan Gerindra yang berkelompok dan Hanura yang datang sendirian.

MA mempersilakan parpol yang keberatan dengan keputusan pembatalan penghitungan kursi tahap dua, mengadu ke KY. Peraturan KPU itu dibatalkan karena bertentangan dengan UU.

PPP, PKS dan PPP akan mengadukan dugaan pelanggaran kode etik atas perilaku hakim terkait putusan MA soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua ke Komisi Yudisial di Jl Abdul Muis, Jakpus, Senin (27/7/2009) siang.

Rencana PKS, PAN dan PPP mengadukan putusan MA kepada Komisi Yudisial (KY) dinilai sia-sia saja. Sebab KY tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan hasil putusan MA.

Tiga parpol pendukung SBY-Boediono, yakni PAN, PKS, dan PPP, akan mengadukan MA ke KY pada Senin, 27 Juli. Mereka menilai MA telah melanggar kode etik dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan peraturan KPU tentang penetapan kursi DPR tahap kedua.