20 Anggota BPKP direncanakan akan ditarik dari KPK. Namun hal itu ditolak KPK. Lembaga antikorupsi itu akan berusaha mempertahankan seluruh anggota BPKP yang ada.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengajukan rencana penarikan 20 orang anggotanya dari KPK. Hal ini dikhawatirkan sebagai upaya pelemahan terhadap kinerja KPK.

Kejaksaan Agung membantah melanggar peraturan mengenai pengangkatan sejumlah pejabat eselon IIa. Pengangkatan itu dilakukan karena banyak jabatan yang kosong.

Kejaksaan Agung menganggap pengangkatan sejumlah pejabat eselon IIa di Kejagung tidak cacat hukum. Pengangkatan tersebut justru mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor: Per-065/A/JA/07/2007

ICW melakukan penelitian di 9 provinsi terkait kasus korupsi. Ditemukan ada sembilan kasus yang di hentikan atau dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan di daerah.

Hasil Penelitian ICW terhadap kejaksaan daerah di 9 provinsi ditemukan 275 kasus korupsi sepanjang tahun 2008 dengan potensi kerugian Negara Rp 18,72 triliun.

Pengangkatan sejumlah nama pejabat eselon IIa di Kejaksaan Agung dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung . Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar pengangkatan itu dibatalkan.

ICW menilai Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Untuk itu, siapa pun presiden yang terpilih, ICW mendesak agar Hendarman tidak diperpanjang masa jabatannya.

Rencana koalisi beberapa partai politik dianggap masih pragmatis. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar parpol lebih memperhatikan upaya pemberantasan korupsi dalam menjalin koalisi.

Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin 'membunuh' KPK pada saat ini membuat sejumlah kalangan prihatin. Sikap represif yang dilakukan sejumlah anggota Komisi III DPR mengundang reaksi keras.