Jejak perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terekam sejak 8 Juli 2014 lalu. Saat itu dua kubu bertarung dalam proses pengesahan Rancangan UU MD3 menjadi Undang-undang.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta polemik pengganti Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur dihentikan.

Persaingan dua kubu di DPR makin meruncing. Kerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan pun terhambat. Cukup genting kah kondisi ini sehingga Presiden harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)?

Meski Kemendagri belum resmi menyatakan ke DPRD DKI terkait mekanisme pemilihan Wakil Gubernur DKI selepas naiknya Ahok sebagai Gubernur, namun pihak Kemendagri sudah menyatakan ke publik bahwa Ahok bisa memilih sendiri dua Wagubnya. Namun PDIP DKI tetap ngotot ingin mengajukan Calon Wagub.

Wakil Ketua DPRD M Taufik dan Ahok kerap terlibat silang pendapat. Taufik menyerang Ahok mulai dari beda tafsir pengganti gubernur hingga mengancam mempolisikan Ahok, seperti terangkum dalam 3 cerita ini:

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik memiliki tafsiran berbeda soal pengganti posisi Gubernur DKI. Menurutnya pengganti Jokowi harus dipilih melalui DPRD dan Ahok tidak bisa langsung naik menjadi gubernur.

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik punya tafsiran hukum soal urusan mencari pengganti Jokowi sebagai Gubernur DKI. Tafsiran Taufik, untuk posisi gubernur dicari lagi yang baru oleh partai pengusung.

Sepuluh tahun lalu, Joko Widodo mungkin tak terpikir akan menjadi seorang Presiden RI seperti sekarang. Bahkan saat itu pria yang akrab disapa Jokowi itu dikenal secara nasional pun tidak.

Presiden terpilih Jokowi menggelar sejumlah pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi merah putih dan petinggi lembaga negara. Jokowi ingin memberi bukti bahwa suhu politik tidak panas seperti yang diberitakan media. 

Siapa calon pendamping Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. Dia menginginkan calon pendamping yang berintegritas alias tidak korupsi