Calon presiden yang diusung PDIP Joko Widodo (Jokowi) malam ini meresmikan Rumah Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Mooryati Soedibyo, Menteng, Jakarta Pusat.

Upaya penertiban PKL di Kawasan Gasibu tak kunjung tuntas. Kali ini Pemkot Bandung akan membuat zonasi PKL sesuai dengan komoditas masing-masing di kawasan Monumen Perjuangan. Seperti apa?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan beraktivitas di Kota Bandung. Dia akan berkeliling kota kembang tersebut bersama wali kota Ridwan Kamil.

Maraknya PKL yang berjualan di kawasan Monas, Jakpus, membuat UPT mengeluarkan jurus baru. Demi menertibkan mereka, sekarang pengunjung dilarang membeli dagangan dari para PKL. Setiap pengunjung yang jajan di Monas diancam denda Rp 20 juta atau kurungan 60 hari.

Adalah Nila, warga Kampung Bayur RT 07/04 Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Ia tetap bekerja sebagai pegawai dinas kebersihan tanpa gaji sejak Januari 2014, dan memilih memulung untuk bertahan hidup.

Sejak awal tahun 2014, puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) Sudin Kebersihan Jaktim tidak mendapatkan gaji. Alhasil untuk menghidupkan anak istri, mereka terpaksa berhutang.

Penerapan denda maksimal Rp 20 juta bagi warga yang jajan dari pedagang kaki lima (PKL) di Monas diprotes pedagang. Salah satu pedagang mengaku sanksi ini mengurangi omzetnya.

Pengunjung Monas diancam denda maksimal Rp 20 juta kalau berbelanja di dalam lingkungan monumen itu. UP Taman Monas mengatakan kebijakan ini diambil karena langkah penertiban pedagang sering berakhir dengan bentrokan.

Pada saat long weekend nanti, pasti banyak wisatawan yang liburan ke Monas. Tapi awas, sekarang ada larangan membeli barang pedagang kali lima (PKL). Ancaman dendanya Rp 20 juta. Semua itu demi ketertiban kawasan Monas.

Berbagai langkah dilakukan Pemrov DKI menertibkan pedagang di Monas. Namun penertiban ini kerap bentrok. Kini, Pemrov mencoba langkah baru dengan melarang pengunjung membeli barang dari PKL di dalam Monas.