Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan membuat Badan Kehormatan untuk memperkuat peran pengawasan para hakim. Usulan tersebut dinilai tidak tepat. Seharusnya pemerintah memperkuat peran Komisi Yudisial (KY).

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menilai pembuatan bilik cinta akan terkendala banyak hambatan. Salah satunya pengurus lapas harus selalu mengganti kasur di bilik tersebut guna mengurangi potensi terjangkit HIV.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tranparansi di Departemen departemen di Kementerian Hukum dan Ham mengalami perbaikan. Menkumham Patrialis Akbar pun bersyukur atas hal ini.

Mantan Wakil Presiden JK dan Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengaku siap memberikan keterangan kapan pun apabila diminta bersaksi dalam kasus Sisminbakum. Hal ini disampaikan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra ketika mengajukan alat bukti ke MK berupa surat kesediaan JK.

Pemerintah Indonesia tengah mengurus proses qishas untuk majikan Kikim Komalasari. Melalui pihak Kemlu dan KJRI di Jeddah, persyaratan permintaan qishash tengah disiapkan.

Polri berharap Gayus Tambunan bisa berkelakuan baik di Rutan Cipinang. Gayus yang kini mendekam di blok khusus koruptor diminta tidak mengulangi lagi aksinya seperti di Rutan Mako Brimob.

Kepolisian belum membongkar semua kasus yang berhubungan dengan Gayus Tambunan. Perusahaan pemberi suap yang diduga berkaitan dengan pajak masih banyak yang belum diusut.

Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk mengembalikan fungsi rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sesuai UU Pemasyarakatan. Perumusan hingga saat ini masih dilakukan.

Motivasi Gayus Tambunan ke Bali masih menjadi misteri. Namun kuat dugaan, ada sponsor yang membiayai perjalanannya. Mungkinkah dia salah satu perusahaan pengemplang pajak? Polisi yang harus membongkarnya.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meminta Polri menjaga transparansi dalam mengusut kasus Gayus Tambunan. Perlu keberanian dan kekuatan bagi pucuk pimpinan Polri agar mafia hukum ini selesai.