Rencana pelarangan atau pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi motor sangat tidak logis. Konsumsi BBM bersubsidi sepeda motor hanya 27% dari total pemakaian BBM bersubsidi. 

Para anggota DPR diminta untuk peka menyikapi larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk motor. Motor saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk mobilitas mereka sehari-hari, kalau ini terganggu, keadaan sosial ekonomi juga ikut terganggu.

Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia setuju dengan rencana pelarangan motor memakai BBM bersubsidi atau premium. Rencana itu cocok kalau diterapkan di kota-kota besar seperti di Jakarta.

Rencana pemerintah untuk melarang penggunaan bahan bakar bersubsidi seperti Premium untuk motor memang mengagetkan. Namun hal tersebut diharapkan tidak akan mengganggu penjualan motor secara nasional.

Rencana pemerintah melarang para pengguna sepeda motor untuk menggunakan BBM bersubsidi menimbulkan keterkejutan tersendiri di kalangan pengguna sepeda motor.

Pemerintah seharusnya lebih dulu melarang mobil-mobil mewah yang berseliweran mengkonsumsi BBM bersubsidi, bukannya malah melarang motor mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia belum menyatakan mendukung ataupun keberatan soal penggunaan BBM bersubsidi untuk sepeda motor. Pertemuan dengan pemerintah belum membahas soal tersebut.

Rencana pemerintah yang akan melarang penggunaan BBM bersubdisi untuk sepeda motor dianggap terlambat. Seharusnya pemerintah melakukan hal tersebut 20 tahun yang lalu ketika kendaraan baik mobil maupun motor tidak sebanyak seperti sekarang.

Motor hanya mengkonsumsi premium sebanyak 5,76 juta KL per tahun, atau 27% dari kuota premium subsidi yang sebanyak 21 juta KL, sisanya ditelan habis oleh mobil.

Pemerintah berencana melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu premium untuk sepeda motor. Rencana ini dicibir YLKI sebagai kebijakan yang konyol.