Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun menyebut permintaan Rp 2,9 miliar ke Gulat Manurung untuk biaya operasional termasuk pengurusan persetujuan revisi SK Kemenhut ke DPR. Annas juga menyinggung alokasi duit ke Komisi IV DPR periode 2009-2014.

Sebanyak 1.500 batik hasil karya siswa-siswi Sekolah St Aloysius Bandung berhasil memecahkan rekor dunia yang dicatatkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2014 silam mulai dibahas di DPR. Mayoritas fraksi pun setuju agar Perppu dibahas di masa persidangan kali ini yang berakhir pada 18 Februari 2015 mendatang.

Fraksi Partai Golkar menilai banyak masalah di dalam Perppu Pilkada. Meski begitu, Golkar tetap siap membahas Perppu terbitan SBY itu di masa persidangan kali ini.

Komisi II menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas Perppu Pilkada hingga malam hari. Raker dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Perppu Pilkada menjadi fokus Komisi II DPR di masa persidangan kedua yang hanya berdurasi 28 hari ini. Mendagri Tjahjo Kumolo pun berharap DPR segera menerima Perppu yang diterbitkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan datangi Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, untuk mengecek kondisi ekor pesawat AirAsia QZ8501 yang disimpan di Pelabuhan Kumai. Sempat foto bersama dengan anak buahnya di Pelabuhan, Jonan pun langsung kembali ke Jakarta.

Komisi V DPR RI mengapresiasi tindakan dari Kementerian Perhubungan yang memberikan sanksi kepada 11 pejabat Kemenhub terkait pelanggaran izin terbang. Mereka juga berharap pemerintah mengawal proses asuransi para korban pesawat AirAsia QZ8501.

Salah satu pekerjaan rumah anggota DPR setelah reses yang menjadi sorotan adalah Perppu Pilkada. Komisi II DPR pun siap tancap gas untuk fokus dengan rapat setiap hari hingga malam.

Komisi II DPR berencana mengundang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdiskusi tentang Perppu Pilkada. Rencana ini ditentang oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.