Kewenangan KPK dalam memberantas korupsi terus digembosi dalam RUU Pengadilan Tipikor. Gejala ini mengkhawatirkan, karena membuat para koruptor semakin merajalela.

Indonesian Coruption Watch (ICW) melaporkan orang 31 hakim kontroversial ke Mahkamah Agung (MA). Mereka memvonis terdakwa kasus korupsi dengan hukuman di bawah satu tahun penjara dan dengan masa percobaan.

ICW melaporkan 31 hakim yang memvonis hukuman percobaan dan di bawah 1 tahun dalam perkara korupsi ke MA. Dalam UU Tipikor putusan terhadap perkara korupsi minimal 1 tahun.

Sebanyak 35 calon Hakim Agung lolos ujian kualitas, kepribadian dan kesehatan. Komisi Yudisial (KY) akan melanjutkan ke ujian wawancara akhir bulan September.

Panitia Kerja RUU Tipikor menyetujui beberapa persyaratan menjadi hakim ad hoc dan hakim karir. Salah satu syaratnya, hakim pengadilan tipikor harus melewati tahap sertifikasi dari Mahkamah Agung (MA).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meragukan kualitas hakim konstitusi ke depan. Dia merasa gundah karena selama ini tidak ada yang mengawasi kinerja hakim konstitusi.

MA menilai laporan ICW ke KY soal 212 hakim karir yang membebaskan koruptor, tidak akurat. Jumlah perkara yang ada tidak sebanyak yang dilansir ICW.

ICW meminta KY untuk memeriksa sekitar 221 hakim karir yang memvonis bebas atau melepaskan 814 koruptor.

Kisruh seputar penghitungan kursi DPR tahap kedua akibat putusan Mahkamah Agung (MA) tampaknya belum usai. Meski caleg Partai Demokrat (PD) Zainal Ma'arif yang mengajukan uji materiil atas peraturan KPU telah menyudahi masalah ini, namun tidak demikian caleg-caleg yang lain.

Komisi Yudisial (KY) masih memproses dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan hakim agung yang dipimpin Djoko Sarwoko yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa.