Sebagian fraksi di Komisi XI DPR-RI menolak campur tangan pemerintah dalam pengelolaan mata uang seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mata Uang (RUU Mata Uang).

Sedianya hari ini, tim khusus yang membahas RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah. Namun, apa daya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum.

Empat Fraksi di DPR yakni  PDIP, PPP, Hanura dan Golkar menolak penguatan PPATK. Empat fraksi ini tidak setuju Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK diberikan kepada KPK.

Anggota DPR RI memberondong Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengna desakan menaikkan tax ratio pada tahun 2010. Tax ratio sebesar 12% pada tahun 2011 dinilai DPR terlalu rendah.

DPR menilai kenaikan TDL 15% di 2011 sebagai konsekuensi pengurangan subsidi listrik masih bisa dihindari. Pasalnya, masih banyak cara untuk menutup pengurangan subsidi tersebut.

Pemuda hari ini banyak yang terjebak political practice yang berbalut pragmatisme sempit! Banyak contoh kasus sikap pragmatisme yang dilakukan pemuda. Misalnya tertangkapnya politisi muda Al Amin Nasution atas dakwaan korupsi.

Politisi Senayan lagi-lagi malas mengikuti sidang paripurna, setelah sempat bersemangat saat SBY hadir di Senayan 16 Agustus lalu. Sidang paripurna DPR yang membahas penetapan susunan dan keanggotaan fraksi hanya dihadiri 301 dari 560 anggota.

DPR RI akhirnya menyetujui melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) di Komisi XI.

PD menyayangkan adanya pergantian Ketua Komisi I, Kemal Stamboel. Namun mengingat itu adalah kebijakan internal PKS, Demokrat setuju saja jika memang posisi itu harus digantikan.

Pembentukan fraksi di DPR selama ini dinilai kurang efektif, jika hanya membatasi pada partai yang lolos di parlemen. Ke depan PKS mengusulkan agar fraksi dibentuk dengan sedikitnya 44 anggota, agar tugas kedewanan bisa lebih efektif dan maksimal.