PPATK hingga kini belum mendeteksi adanya transaksi dana kampanye pilpres yang mencurigakan. PPATK tengah mengumpulkan nama-nama tim sukses masing-masing kandidat.

KPK telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom pada 2004 lalu. KPK didesak jangan berhenti untuk mengembangkan kasus ini.

Para jaksa di Kejari Tangerang diduga menerima fasilitas berobat gratis dari RS Omni Internasional. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran kode etik. Para oknum jaksa itu pun harus diperiksa.

Pemberian pelayanan secara gratis RS Omni International kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Tangerang tidak hanya melanggar kode etik. Fasilitas yang disebut-sebut diberikan pada 18 Mei itu juga bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Kubu Prita Mulyasari menemukan adanya dugaan pemberian pelayanan kesehatan gratis oleh RS Omni Internasional kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Tangerang. Temuan ini sudah dilaporkan ke ICW dan KPK.

ICW meragukan komitmen semua pasangan capres dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dilihat dari isu-isu yang disampaikan pasangan SBY-Boediono, Mega-Prabowo, dan JK-Wiranto dalam kampanye mereka.

Presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang pengusaha berpotensi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Naluri pengusaha akan tetap membawa kebiasaan bisnis di mana pun ia berada.

Forum Reformasi Haji meminta agar Presiden SBY menolak usulan DPR dan Departemen Agama (Depag) yang menaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2009/1430 Hijriah sebesar US$ 84.

ICW kembali mendatangi KPK. Kali ini, LSM antikorupsi itu  melaporkan kasus dugaan korupsi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

RUU Pengadilan Tipikor tidak kunjung disahkan DPR. Padahal pengadilan Tipikor menjadi poin penting dari upaya pemberantasan korupsi. Tempat ini menjadi kuburan bagi para koruptor.