Pimpinan DPR yang didominasi oleh elite Koalisi Merah Putih akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan itu untuk membahas status Komjen Budi Gunawan yang masih menggantung.

Fraksi-fraksi di Komisi II mengakui bahwa Perppu Pilkada masih memiliki kekurangan. Namun, melihat urgensinya, maka Perppu Pilkada akan dibawa ke sidang paripurna pada Selasa (20/1) mendatang untuk diterima atau ditolak.

Fraksi Gerindra memiliki pandangan yang sama dengan 9 fraksi lainnya di DPR yaitu sepakat untuk membahas Perppu Pilkada di masa persidangan saat ini. Namun, Gerindra tetap menyampaikan beberapa catatannya terkait Perppu Pilkada.

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) resmi menjabat 18 Oktober 2010 silam. MKP menang telak dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Juni 2010 setelah mengalahkan dua pesaingnya. Saat itu bupati diusung 6 parpol.

Sepanjang tahun 2014 ini banyak sekali ditemukan nuansa tandingan dalam dunia politik tanah air ini. Melihat perkembangan politik terkini, sepertinya tak terlalu berlebihan menerka tahun 2015 nanti bakal jadi 'tahun aklamasii.

Gede Pasek Suardika mendeklarasikan diri menjadi calon ketum Partai Demokrat (PD). Marzuki Alie juga mengisyaratkan keinginan untuk menjadi ketum partai berlambang bintang mercy itu. Keduanya akan berhadapan dengan SBY.

Prabowo Subianto masih diidamkan oleh kader untuk memimpin Partai Gerindra, apalagi dengan target menjadi pemenang Pemilu 2019. Prabowo dianggap sebagai sosok pemersatu partai.

Dua petinggi Koalisi Merah Putih, yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie sowan ke Ketum PD SBY siang kemarin. Mereka menyatakan dukungan ke Perppu Pilkada langsung, namun konon ada misi yang lebih besar dari itu.

Pentolan-pentolan Koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto menemui Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu hanya bicara tentang Perppu Pilkada dan tidak menghasilkan kesepakatan lain.

Dalam hitungan pekan sikap DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional di Bali soal Perppu Pilkada berubah. Pada Selasa (2/12/2014) lalu, Munas Golkar memutuskan untuk menolak Perppu Pilkada.