detikNews Status Aceh Diputus 13.00 WIB Status darurat militer (DM) Aceh jilid II berakhir 19 Mei mendatang. Bagaimana kelanjutannya, akan diputus pukul 13.00 WIB nanti. Kamis, 13 Mei 2004 10:52 WIB
detikNews Polda NAD Tangani 1 Kasus Korupsi Besar, Kejati NAD 3 Kasus Polda NAD kini sedang menangani satu kasus korupsi yang cukup besar dari 42 kasus korupsi yang terjadi di NAD. Sedang tiga kasus besar ditangani Kejati NAD. Jumat, 30 Apr 2004 01:35 WIB
detikNews Darurat Militer Di Ambon Belum Diperlukan Menko Polkam menilai status di Ambon belum perlu ditingkatkan menjadi darurat militer meski ada masyarakat yang menginginkannya. Kamis, 29 Apr 2004 13:40 WIB
detikNews Menko Polkam : Operasi Terpadu di NAD Berjalan Baik Pemerintah sedang merumuskan berbagai alternatif mengenai status daerah di Aceh. Hasil evaluasi menyebutkan operasi terpadu di NAD sangat baik. Kamis, 29 Apr 2004 13:15 WIB
detikNews Menteri Polkam & PDMD Bahas Nasib DM Aceh Menteri di bidang polkam dan pejabat penguasa darurat militer daerah (PDMD) Aceh bertemu di Jakarta. Mereka merapatkan nasib Darurat Militer Aceh. Kamis, 29 Apr 2004 11:50 WIB
detikNews Mega Pimpin Rapat Soal Ambon Rusuh Ambon termakan hiruk pikuk manuver capres mencari cawapres. Presiden Megawati pun baru membahasnya dalam rapat kabinet siang nanti. Kamis, 29 Apr 2004 09:21 WIB
detikNews Besok, Sidang Kabinet akan Bahas Konflik Ambon Pemerintah akan menggelar sidang kabinet, besok. Sidang kabinet yang akan dipimpin Presiden Megawati itu membahas konflik di Ambon. Rabu, 28 Apr 2004 19:45 WIB
detikNews Calon DPD Minta KPUD Jateng Tunda Penetapan DPD Terpilih Karena berbagai kejanggalan penghitungan suara belum selesai, sejumlah calon DPD Jateng meminta KPUD untuk menunda penetapan DPD terpilih. Rabu, 28 Apr 2004 00:27 WIB
detikNews Pemerintah Lanjutkan Operasi Terpadu di Aceh Pemerintah berencana melanjutkan penerapan operasi terpadu di NAD. Dalam waktu dekat, persolan ini akan dibahas dalam sidang kabinet. Selasa, 27 Apr 2004 15:49 WIB
detikNews Kalla: UAN Perlu Dimantapkan Di akhir masa jabatannya sebagai menko kesra, Yusuf Kalla berkomentar soal UAN yang menuai penolakan. Menurutnya, UAN perlu dimantapkan. Rabu, 21 Apr 2004 16:11 WIB