Keterlibatan 11 oknum Grup 2 Kopassus Kertasura, berdampak pada proses peradilan yang harus mengikuti Undang-undang milter. Permasalan tersebut sedianya menjadi pintu masuk untuk merevisi kembali Undang-undang Peradilan Militer.

Mabes Polri menghormati hasil pengungkapan Tim Investigasi TNI AD yang dipimpin Wadan Puspom, Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono. Polri menyatakan siap berkontribusi untuk membantu pembuktian barang bukti yang diperlukan Oditur di Mahkamah Militer.

"Bagaimana mungkin pelaku bisa menguasai senjata dan tidak pulang ke markas di Gunung Lawu tanpa ada pengawasan memadai komandan," kata Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi.

"Ini bukan balas dendam biasa, ini balas dendam dalam waktu tiga hari. Patut diduga ada keterlibatan atau sepengetahuan atasan kesatuan di sana," kata Koordinator KontraS Haris Azhar.

Sebelum akhirnya tim investigasi dari TNI Angkatan Darat menyimpulkan bahwa pelaku serangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, adalah oknum anggota Komando Pasukan Khusus, sejumlah pejabat TNI menyangkalnya sebelum akhirnya mengakui. Ini komentar-komentar seputar kasus tersebut:

Tim investigasi TNI Angkatan Darat sudah menyimpulkan bahwa pelaku serangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, adalah oknum anggota Komando Pasukan Khusus. Tapi Mabes Polri belum menutup buku penyelidikan kasus tersebut.

Tim investigasi yang dibentuk TNI Angkatan Darat untuk kasus penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, akhirnya mengkonfirmasi bahwa serangan itu dilakukan oleh oknum anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Sejumlah kalangan menyatakan, para pelaku serangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, yang disebutkan adalah oknum anggota Komando Pasukan Khusus, mestinya bisa diadili di peradilan umum, bukan militer.

Misteri gerombolan penyerbu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, akhirnya terungkap juga. “Penyerangan dilakukan 11 oknum anggota Grup 2 Pasukan Khusus Kartasura, Jawa Tengah,” kata Kepala Tim Investigasi TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Unggul K. Yudhoyono. 

"Kepada Kapolri, Presiden memerintahkan agar Polri bertindak tegas untuk menyingkirkan premanisme dan semua bentuk organisasi kriminal," kata Daniel Sparringa.