Menteri BUMN Mustafa Abubakar dengan tegas mengatakan tetap melarang PT Jamsostek (Persero) untuk membeli saham PT Bank Bukopin.

Kementerian BUMN siap memenuhi permintaan pemerintah untuk memperbanyak jumlah BUMN yang diprivatisasi guna menyerap dana asing agar terhindar dari pecahnya 'bubble'.

Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi terus menerus sampai saat ini akan mengkhawatirkan dalam jangka panjang. Indonesia bakal kebanjiran barang-barang impor dan ekspor melambat.

Pemerintah tengah menyiapkan beberapa instrumen untuk menampung aliran modal asing (capital inflow) dengan memberikan imbal hasil (yield) yang lebih menarik. Sehingga tak terjadi bubble (gelembung) ekonomi.

Masih kontroversial soal apakah intelijen bisa melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap para pelaku teror di Indonesia. Indonesia diharapkan bisa mencontoh intelijen Australia yang bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku teror yang tengah dalam masa penahanan kepolisian.

Pemerintah tengah mengkaji pengelolaan aliran modal dana asing masuk (capital inflow) ke  sektor produktif. Salah satunya lewat surat utang (obligasi) khusus di sektor infrastruktur.

BI mengklaim kasus penyelewengan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) produk Natpac Asset Management yang dijual melalui Bank ICB Bumiputera merupakan tindakan legal.

BI meminta agar RUU Mata Uang tidak mewajibkan bank sentral mencetak uangnya di Peruri. Hal itu untuk menghindari praktek monopoli, sekaligus berjaga-jaga seandainya Peruri tak mampu.

Sesuai dengan UUD 45, yang berhak membubuhi tanda tangan di mata uang rupiah adalah bank sentral. Jika Menteri Keuangan mau ikut tanda tangan di mata uang, maka UUD 45 harus diamandemen.

BI menegaskan tidak ada mata uang di belahan dunia manapun yang menggunakan huruf braille pada uang kertasnya. Yang ada hanyalah simbol dan penanda untuk para tunanetra.