Pemerintah dinilai tidak serius dan ogah-ogahan membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Ini terlihat dari malasnya pemerintah melakukan pembahasan RUU BPJS dengan DPR.

Sebagai salah satu upaya penindakan terhadap kasus suap BI, KPK memblokir rekening tiga tersangka anggota DPR periode 1999-2004. Ketiga tersangka tersebut yakni Ni Luh Mariani Tirtasari, Sutanto Pranoto dan Soewarno yang semuanya berasal dari FPDIP.

Jamsostek membayar jaminan alias klaim selama 2010 sebesar Rp 7,27 triliun atau naik 3,1% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 7,05 triliun.

KPK hari ini kembali memanggil anggota DPR periode 1999-2004 yang menjadi tersangka dalam kasus suap DGS BI. Mereka yang dipanggil adalah Soetanto Pranoto, Ni Luh Mariani, Matheos Pormes, dan Soewarno yang semuanya berasal dari FPDIP.

Ketidakseriusan pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS di DPR dianggap Fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk penghinaan terhadap parlemen (contempt of parliament). PDIP pun mangancam akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggungan jawab pemerintah.

TKI bermasalah masih menjadi tugas berat dari Kemenakertrans. Kementerian yang saat ini dipimpin Muhaimin Iskandar ini harus memulangkan  20 ribu lebih TKI bermasalah.

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang R Sedyaningsih terdeteksi menderita penyakit kanker paru setahun setelah dirinya menjabat menjadi menteri. Pemeriksaan kesehatan ternyata tak menjadi syarat utama menteri lolos atau tidak menjadi menteri. Semua itu berpulang pada presiden.

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih belum berpikir mengajukan pengunduran diri dari kabinet menyusul kanker paru yang menderanya. Dirinya mengaku terinsipirasi semangat juang almarhum Jenderal Sudirman di era perang kemerdekaan.

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih berencana akan menggratiskan kamar kelas III untuk masyarakat miskin. Atas rencana itu, para anggota Komisi IX DPR hujan interupsi kepada Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.

Pemerintah beralasan kalau investor dibolehkan mendirikan pabrik obat yang 100% modal asing, demi menekan harga obat sehingga terjangkau masyarakat. Salah bila menudingnya tidak nasionalis.