ICW menemukan indikasi Golkar, PDIP, PAN, PKS, PPP dan Hanura memanipulasi laporan dana kampanye. Temuan itu dilaporkan ICW ke Bawaslu.

ICW menyayangkan keputusan KPU memajukan jadwal kampanye Pilpres dari 9 Juni menjadi 2 Juni. Pemajuan itu justru mendorong masuknya banyak rekening liar masuk ke dana kampanye parpol.

ICW menduga adanya penyimpangan dalam pengadaan bus TransJakarta koridor IV, V, VI, dan VII. Namun Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo santai-santai saja menghadapi dugaan yang telah dilaporkan ke KPK ini.

ICW mendatangi KPK. LSM antikorupsi tersebut melaporkan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta Koridor 4,5,6 dan 7 pada tahun 2007-2008.

Beberapa parpol besar ditengarai memanipulasi laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara dana yang dilaporkan ke KPU dengan belanja aktual parpol di media massa.

Kejagung diminta tegas menetapkan status mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanoesoedibyo dalam kasus Sisminbakum. Hal tersebut terkait pernyataan JPU terkait keterlibatan keduanya.

KPK sudah menyerahkan laporan kekayaan capres-cawapres ke KPU. Namun KPU tidak akan mengumumkan perincian kekayaan karena merasa bukan wewenangnya. Keputusan tersebut pun dipertanyakan.

ICW meminta Kejagung tidak ragu dalam menetapkan status mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra. Jika sudah memiliki bukti kuat, sebaiknya segera ditetapkan menjadi tersangka.

Harga minyak mentah dunia turun hingga US$ 70 per barel. Dengan begitu, seharusnya ongkons naik haji (ONH) juga turun sedikitnya 15 persen atau sekitar Rp 5 juta.

Sejumlah kalangan menilai RUU Rahasia Negara yang menutup akses informasi publik sangat bertentangan dengan prinsip Internasional HAM. Oleh sebab itu, perahasiaan informasi bagi publik itu harus dibatasi.