Banyak pemda yang memutuskan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/UMK) sarat dengan kepentingan politik sehingga menetapkan UMP diluar dari kemampuan pengusaha.

Ribuan buruh batal menggelar demonstrasi besar-besaran di kawasan industri Cikarang. Keputusan itu dianggap tepat karena aksi demonstrasi hanya merugikan banyak pihak.

Ribuan buruh batal menggelar demonstrasi besar-besaran di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk menuntut perbaikan nasib. Hal ini karena sudah ada kesepakatan bipartit.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 2/2011. Dengan keluarnya PERMA tersebut, alhasil Komisi Informasi otomatis menjadi lembaga pengadil tingkat pertama.

Pasca keluarnya PERMA No 2 Tahun 2011, pihak kepolisian harus segera membuka informasi soal rekening gendut sejumlah petinggi kepolisian. Terlebih ICW telah memenangkan gugatan ke Komisi Infromasi Pusat (KIP) terkait rekening gendut.

Penasaran dengan data pemerintah yang ditutup-tutupi seperti kasus Rekening Gendut Polri? Gugat saja ke Komisi Informasi.

MA selama 2011 mengupload 122.778 putusan atau 336 putusan per hari di website resmi MA. Jumlah ini menjadikan website instansi negara dengan jumlah putusan terbanyak di Indonesia, bahkan dunia.

Sebanyak 136 nasabah eks Bank Global mengadu ke DPR. Mereka kecewa karena menkeu yang sudah berganti-ganti tak kunjung melaksanakan putusan MA.

Kuasa Hukum Eutik Cs, penggugat kepemilikan lahan Gasibu, mendesak BPN Kota Bandung segera mencoret sembilan sertifikat tanah kepemilikan Gasibu. Apalagi menurut mereka PTUN Bandung telah mengirimkan surat kepada SBY.

Eutik Cs mendesak Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung untuk segera mencabut sertifikat tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara sengketa lahan Gasibu. Eutik Cs memenangkan PK kasus ini.