Kejagung masih menunggu saat yang tepat untuk mengusut kembali aktor-aktor skandal Bank Bali lainnya. Tanri Abeng dan Erman Munzir diduga terlibat dalam kasus ini.

Sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara dan berfungsi sebagai lembaga supremasi hukum, BPK harus kuat. Oleh sebab itu, lembaga ini harus dipimpin oleh ketua yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah diintervensi.

ICW mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut semua nama-nama yang terkait kasus Bank Bali. Hukuman pidana tidak berhenti sampai pada Syahril Sabirin dan Joko S Tjandra saja.

Putusan PK Bank Bali membuka peluang diusutnya kembali sejumlah aktor yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Namun, Kejagung masih menunggu putusan lengkap PK sebelum mengambil tindakan.

Pasangan Megawati-Prabowo berjanji tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Semuanya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Dari sisi pemberantasan korupsi hal ini perlu dikritisi, karena ditakutkan justru kemudian mudah menerima suap.

Mantan Menteri Negara Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng membantah terlibat kasus skandal Bank Bali. Ia juga bungkam soal Joko S Tjandra dan Syahril Sabirin.

Meski DPR dan Departemen Agama memutuskan tidak akan menaikkan ongkos haji, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku belum puas. LSM antikorupsi tersebut tetap meminta tarif haji diturunkan.

Joko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali telah mangkir dari panggilan Kejaksaan, Selasa (16/6/2009) kemarin. Sejatinya, mantan Dirut PT Era Giat Prima (EGP) itu akan dieksekusi ke LP Cipinang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan banyak dugaan penyimpangan dalam pengelolaan bus Transjakarta. Salah satunya dalam penetapan tarif. Jika dikelola dengan baik, seharusnya tiket busway hanya Rp 2.500 saja.

Peraturan Gubernur No 123/2006 tentang penetapan operator bus TransJakarta dinilai melanggar Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, KPK Didesak segera memanggil mantan Gubernur DKI Sutiyoso untuk diperiksa.