11 Oknum Kopassus yang menyerbu LP Sleman tak pantas dipuji. Sebagai abdi negara seharusnya patuh pada hukum. Aksi mereka malah memperkuat bahwa prajurit saja sudah tak percaya hukum. 

Mayor Jenderal TNI Sunindyo hari ini dilantik sebagai Pangdam IV/Diponegoro yang baru. Sunindyo menggantikan Mayjen TNI Hardiono Saroso yang dimutasi menjadi staf KSAD.

TNI menetapkan 11 oknum anggota Kopassus sebagai tersangka pembunuhan 4 preman di LP Cebongan, Sleman. "Rakyat Yogya senang banget keempat preman ini terbunuh," kata Hendropriyono.

“Pada dasarnya pengadilan militer lebih berat."

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan merosotnya kepuasan publik terhadap penegakkan hukum juga disebabkan tindak kekerasan aparat yang marak terjadi.

Sejumlah pihak meminta Presiden SBY menerbitkan Perppu untuk merevisi UU Peradilan Militer terkait kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, yang dilakukan oleh oknum Kopassus. Namun menurut pihak Istana, penerbitan Perppu tersebut saat ini belum dibutuhkan.

Masyarakat hendaknya tidak terus menerus memvonis Kopassus sebagai 'pembunuh'. Sebab menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo, kejadian di LP Cebongan, Sleman, sebagai akibat terbunuhnya Serka Santoso oleh sekelompok orang di Hugo's Kafe.

Kasus penyerangan ke LP Cebongan, Sleman, yang menewaskan 4 tahanan tidak bisa dilepaskan dari persoalan premanisme. Belajar dari kasus ini, sudah semestinya mata rantai premanisme diputus.

Baru 9 bulan menjabat Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Hardiyono Saroso dihadapkan pada kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman. Hardiyono dimutasi dari jabatannya sebagai Pangdam ke Mabes TNI AD setelah kasus ini.

Oknum Kopassus mengakui terlibat dalam penyerangan LP Cebongan, Sleman. Lalu, bagaimana jika para koruptor mengikuti gaya Kopassus ini mengakui perbuatannya.