Pengusaha Paulus Iwo hari ini diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap wisma atlet. Dicecar selama 10 jam, Paul dimintai keterangan tentang keterlibatan Muhammad Nazaruddin.

Kabar mengejutkan datang dari Kementrian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan Politikus Demokrat M Nasir telah dicekal.

Mindo Rosalina Manulang diminta mengungkap sejumlah nama yang menerima aliran dana terkait proyek wisma atlet di Palembang. Bahkan DPR pun disebut mendapatkan jatah sebesar 5 persen.

Staf Keuangan Nazaruddin, Yulianis pernah mencoba keluar dari perusahaan namun batal karena mendapat ancaman. Malahan, Yulianis juga pernah diangkat menjadi Direktur Utama di perusahaan Executive Money Changer milik Nazaruddin, tanpa sepengetahuannya.

Jaksa mendakwa Manajer Marketing PT DGI Mohammad El Idris dengan dakwaan penyuapan. Cek yang diberikan Idris kepada Sesmenpora Wafid Muharam, menurutnya, merupakan cek mundur.

Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menepis tudingan Nazaruddin terkait deal tertentu dengan Pimpinan KPK Chandra M Hamzah. Tidak pernah ada deal khusus.

Ketua KPK Busyro Muqoddas membantah pernyataan M Nazaruddin bahwa lembaga yang ia pimpin takkan memeriksa Anas. Menurutnya, bila ada bukti, KPK siap memeriksa Anas.

Nilai proyek pembangunan wisma atlet di Palembang memang menggiurkan. Berbagai pihak turut mendapat alokasi dana dari proyek tersebut. Tidak terkecuali jajaran wakil rakyat yang menjadi anggota organ kelengkapan di DPR-RI.

"Saya tidak pernah ketemu Anas sejak yang bersangkutan jadi Ketum DPP PD. Ketemu saja nggak pernah, apalagi membuat deal-deal itu," ujar komisioner KPK, Chandra M Hamzah.

Meski berstatus buron, Nazaruddin muncul di dua stasiun televisi dalam sehari. Dia membombardir Ketum PD Anas Urbaningrum hingga para komisioner KPK. Bagaimana reaksi SBY?