Pejabat BUMN yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK diperkirakan sudah mencapai 95%. Jumlah itu lebih baik dari persentase anggota DPR yang menyerahkan LHKPN ke KPK.

Dari 7 calon yang lolos dalam seleksi pimpinan KPK, 5 nama telah melaporkan harta kekayaannya, dua tidak disertakan karena bukan penyelenggara negara. Dari sekian calon Irjen (Purn) Chaerul Rasyid merupakan calon terkaya.

Sebenyak 1.097 petinggi BUMN belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kementerian BUMN memberi mereka batas waktu untuk menyerahkan LHKPN hingga 17 Agustus 2010.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana heran mengapa kepolisian tidak juga menyebutkan Jenderal pemilik rekening gendut. Kalau memang tidak terlibat kasus, kenapa Polri seperti menutupi Jenderal pemilik rekening gendut?

DPR telah memberikan kesempatan DPD untuk mendengarkan pembacaaan nota keuangan oleh presiden bersama-sama. Namun pihak DPD tak puas jika kehadirannya hanya sebagai undangan.

Meskipun sudah diingatkan, masih ada saja anggota DPR yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Masih ada 64 yang belum melaporkan kekayaannya.

Rilis yang dilakukan KPK soal siapa saja politisi Senayan yang belum melaporkan harta kekayaan mereka sepertinya mulai berhasil. Buktinya, puluhan politisi PAN akan datang ke KPK untuk menyerahkan LHKPN.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk yang paling malas melaporkan harta kekayaan mereka. PAN menjanjikan akan memberikan sanksi jika hingga Jumat ini belum melaporkan harta kekayaannya.

Sikap kepolisian yang tidak merinci nama-nama perwiranya yang memiliki rekening mencurigakan diapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP). Namun seharusnya Polri juga menyampaikan LHKPN pemilik rekening itu untuk menyamakan dengan Laporan Hasil Analisa PPATK.

Menurut catatan KPK masih ada 8 politisi PPP di DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya. Minggu ini rencananya akan dituntaskan pelaporan kekayaan tersebut ke KPK.