Remisi bagi Arthalyta Suryani atau Ayin dinilai menodai rasa keadilan masyarakat. Semestinya petugas lembaga pemasyarakatan melihat kepantasan pemberian remisi itu.

Terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin mendapatkan remisi 2 bulan 20 hari. Kemenkum HAM perlu membeberkan dengan jelas ukuran objektif yang menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi Ayin.

Arthalyta Suryani atau Ayin, terpidana suap atas Jaksa Urip Tri Gunawan mendapatkan remisi 2 bulan 20 hari. Tak pelak keputusan itu dikritik karena semakin mencoreng citra Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengajukan sengketa informasi terhadap 30 badan publik yang tak memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010. Sengketa ini diajukan Fitra ke Komisi Informasi Publik (KIP).

Kasus pelesiran Gayus Tambunan ke luar negeri ternyata jadi perhatian Kejaksaan Agung Australia. Mereka memberi saran kepada Indonesia supaya Gayus atau koruptor lainnya tidak lagi bisa seenaknya berpergian ke luar negeri.

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat menilai ada pembiaran di kasus Gayus Tambunan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun baru akan bekerja jika kasus Gayus ini sudah mencoreng citranya.

Selain bekerjasama dengan Imigrasi dan Kemenkum HAM, Polri menjalin kerja sama dengan negara-negara yang disinggahi Gayus Tambunan, yaitu Singapura, Macau, dan Malaysia. Polri masih terus mengungkap kasus Gayus.

Tim khusus Kemenkum HAM yang menyelidiki paspor Sony Laksono -  paspor yang digunakan Gayus Tambunan ke luar negeri - masih terus bekerja. Tak lama lagi, tim ini akan membeberkan hasil investigasi mengenai paspor Sony Laksono.

Seluruh petugas imigrasi, baik yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta maupun di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, yang diduga terlibat kasus Gayus Tambunan masih diperiksa oleh Kemenkum HAM. Mereka kini dibebastugaskan.

Sedikit demi sedikit misteri kasus Gayus Tambunan mulai terkuak. Salah satu alasan kenapa kasus itu tidak tuntas ditangani kepolisian, menurut Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, dikhawatirkan mengancam keutuhan republik.