ICW meminta KPU memberikan sanksi tegas bagi peserta pemilu yang menerima sumbangan dana dari penyumbang fiktif. Sanksinya penjara maksimal 36 bulan.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji harus memberikan penjelasan transparan menyusul pengakuannya bahwa dia disadap. Karena bisa saja penyadapan terkait kasus Bank Century-Antaboga itu beraroma kasus korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi tampaknya terus dilemahkan. Setelah RUU Pengadilan Tipikor tidak kunjung disahkan, kali ini peran masyarakat dihambat dalam pelaporan korupsi dalam RUU Tipikor yang dibuat pemerintah.

Meski berstatus buron, Joko S Tjandra tetap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya kepada MA. ICW berharap pengadilan menolak segala permohonan PK tersebut.

Inisiatif tinggi yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik tajam. BPKP dinilai tidak memiliki wewenang untuk mengaudit KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk tidak mengacak-acak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen. SBY diminta lebih konsentrasi untuk memperbaiki kinerja eksekutif, seperti kejaksaan dan kepolisian.

Kepala BPKP Didi Widayadi harus dipanggil Presiden SBY. Alasannya, Didi telah mengaku datang ke KPK untuk melakukan audit atas perintah presiden, padahal tidak pernah ada instruksi.

Komitmen dan dukungan Presiden SBY terhadap eksistensi KPK dalam memberantas korupsi dipertanyakan. SBY justru diminta fokus pada pembenahan lembaga penegak hukum negara yang dianggap belum berhasil memberantas korupsi.

ICW menilai KPK berhak melakukan penolakan atas audit yang dilakukan oleh BPKP. Pasalnya, yang bisa melakukan audit terhadap KPK hanya BPK dan DPR.

Pengamat ekonomi Umar Juoro menegaskan perlunya pemimpin Indonesia ke depan yang mampu memisahan kepentingan bisnis dan jabatan politiknya. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara politik dan bisnis.