Kementerian Hukum dan HAM mulai tahun depan akan sinkronisasikan Prolegnas dengan RPJMN. Ini dilakukan karena capaian Prolegnas 2010-2014 hanya sekitar 20-30 persen dari target.

Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) 166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini untuk mempercepat program 3 'kartu sakti' Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan. 

Padahal Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk menggelar rapat di dalam kementerian. Namun Hanif memiliki penjelasan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta agar para pengguna narkoba direhabilitasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni yang terjadi di dalam rutan dan lapas di Indonesia.

Menkum HAM Yasonna Laoly tidak mau menyimpulkan kasus keluyuran napi Mochtar Mochammad hanya pada kasus itu semata. Politikus PDIP ini ingin melakukan evaluasi menyeluruh selama enam bulan ke belakang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly merasa prihatin dengan konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan.

Pengadilan Tata Usaha Negara meminta pemerintah menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkum HAM RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 tahun 2014. Apa tanggapan menteri Yasonna Laoly?

Menkum HAM Yasonna H Laoly sudah menyerahkan persoalan PPP ke PTUN. Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) selaku yang diberi kuasa menteri untuk mengikuti persidangan mengaku inginnya PPP islah saja.

Kelalaian yang dilakukan LP Sukamiskin karena membiarkan narapidana kasus korupsi Mochtar Muhammad bisa keluar masuk akan terus diselidiki. Untuk itu Menkum HAM Yasonna Laoly akan rapat bersama dengan Dirjen PAS soal hasil investigasi.

Menkum HAM Yasonna Laoly belum mencabut SK kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy setelah PTUN mengeluarkan putusan provisi. Ketum PPP Romahurmuziy pun mengapresiasi sikap Menkum HAM ini.