Komisi Yudisial (KY) akan membentuk tim untuk memeriksa vonis bebas Gayus Tambunan. Mulai Senin (29/3) tim bekerja. KY mengajak Polri dan Kejaksaan bersinergi.

Komisi III DPR dalam waktu dekat akan meminta penjelasan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) seputar vonis kasus Gayus Tambunan. DPR akan menilai apakah dalam keputusan itu ada penyimpangan atau tidak.  

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri harus bijaksana dan cerdas dalam menyikapi isu makelar kasus yang diungkap Komjen Pol Susno Duadji. Penerapan status tersangka bagi Susno merupakan tindakan yang over-reaktif.

"Masalah ini menurut saya ada hubungannya dengan calo kasus yang berawal di kepolisian lalu menjadi rangkaian mafia hukum," kata Ketua Komisi III Benny K Harman.

KY diminta proaktif mengusut putusan hakim di PN Tangerang yang membebaskan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Vonis bebas yang diterima Gayus patut dipertanyakan.

Dugaan suap 39 anggota DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom dinilai memprihatinkan. Hal ini membuktikan DPR masih sangat rentan dengan terjadinya traksaksi politik.

Sebelum divonis, Gayus Tambunan hanya dituntut pasal penggelapan. Gayus pun hanya diberi hukuman percobaan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Padahal, pegawai pajak itu dapat dituntut dengan pasal pencucian uang bahkan delik korupsi.

KY siap memeriksa hasil putusan pegawai pajak, Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang. Bukan hanya hakim, KY juga akan ikut memeriksa dakwaan serta tuntutan Gayus.

MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana mantan Anggota KY Irawady Joenoes. Terpidana suap tersebut hanya dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Komisi Yudisial (KY) meminta Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan sidang pembacaan putusan kasasi terbuka dan dibuka untuk umum.