Pejabat yang merangkap sebagai pengusaha berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Jika tidak diawasi, kemungkinan besar terjadi korupsi. Perlu ada aturan baku untuk mengaturnya.

ICW mempertanyakan keseriusan kejaksaan dalam menangani terpidana perkara korupsi Bank Bali Joko Tjandra. Kejaksaan diminta lebih proaktif dan tidak hanya melakukan pemanggilan terhadap Joko.

Komisi kode etik di KPK harus segera diperkuat. Upaya ini diperlukan agar KPK jangan sampai kecolongan kasus seperti terjadi pada Antasari Azhar.

Kejagung diingatkan untuk tidak melakukan kompromi dengan Joko S Tjandra. Sebagai penegak hukum, Kejagung harus bisa bertindak tegas.

ICW cs melaporkan 29 nama calon anggota BPK yang bermasalah ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Calon anggota BPK tersebut ada yang berstatus tersangka hingga berlatar belakang parpol.

Tidak semua orang tahu ada PP No 71 Tahun 2001 tentang pemberian hadiah uang bagi pelapor kasus korupsi. Salah satu penyebabnya, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tidak pernah mengingatkan.

ICW menyesalkan penggunaan alat sadap KPK untuk kepentingan pribadi pimpinan komisi antikorupsi. Tapi jangan sampai karena masalah ini, membuat rusak KPK.

Kejagung masih menunggu saat yang tepat untuk mengusut kembali aktor-aktor skandal Bank Bali lainnya. Tanri Abeng dan Erman Munzir diduga terlibat dalam kasus ini.

Sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara dan berfungsi sebagai lembaga supremasi hukum, BPK harus kuat. Oleh sebab itu, lembaga ini harus dipimpin oleh ketua yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah diintervensi.

ICW mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut semua nama-nama yang terkait kasus Bank Bali. Hukuman pidana tidak berhenti sampai pada Syahril Sabirin dan Joko S Tjandra saja.