Pemerintah Provinsi Sumut menetapkan UMP sebesar Rp 1.505.850 untuk tahun 2014. Nilai UMP ini naik Rp 130.850 atau sekitar 10 persen dibanding UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.375.000.

Mereka hampir pasti akan selalu ada saat para buruh berunjuk rasa. Jika Anda menebak polisi maka Anda salah, karena mereka adalah wirausahawan kecil penjaja minuman, makanan, atau hanya sekadar permen.

Buruh di Jawa Timur menuntut upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 sebesar Rp 3 juta bagi daerah industri di ring I. Tuntutan tersebut dinilai tidak wajar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim dan akan terjadi relokasi pabrik.

Penetapan upah buruh minimum di Jakarta sekitar Rp2,4 juta dibayang-bayangi gugatan dari perwakilan kelompok buruh.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Sebab, sebelum menetapkan UMK, harus terlebih dulu adanya penetapan UMP.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 1.886.315.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menyampaikan protesnya terkait penetapan UMK Bekasi yang naik sampai 40% menjadi Rp 2,94 juta.

Di tengah guyuran hujan deras, ribuan buruh membentuk barisan persis di depan pagar halaman Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengancam akan memaksa masuk kantor Joko Widodo tersebut.

Setiap tahun, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu diwarnai aksi demonstrasi dan anarkisme. Baik pengusaha maupun buruh sama-sama bertolak belakang mencari kesepakatan.

Hingga Jumat sore (1/11/2013) pukul 16.00 WIB hanya 12 provinsi yang telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014.