Presiden SBY telah menandatangani Keppres pengangkatan anggota Satgas TKI. Tugas pertama satgas ini adalah mendatangi empat negara, tempat dimana TKI akan dihukum mati.

Sejumlah pihak meminta KPK menggunakan MLA ASEAN untuk bisa mendatangankan tersangka kasus suap sesmenpora, M Nazaruddin ke Indonesia. Namun permohonan itu belum juga diajukan oleh KPK.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menilai tindak pidana korupsi harus masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Seorang koruptor juga sebaiknya tidak diberikan remisi selama menjalani masa tahanannya.

KPK didesak untuk segera menggunakan Mutual Legal Assistance ASEAN untuk bisa mendatangan tersangka M Nazaruddin ke Indonesia. Hanya dengan cara inilah, KPK bisa menghadirkan Nazaruddin ke Indonesia.

Pasca penetapan sebagai tersangka M Nazaruddin, KPK memiliki dua opsi untuk menghadirkan mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut. Yaitu melalui jalur ekstradisi dan deportasi.

Menkumham Patrialis Akbar enggan mengomentari langkah Presiden SBY yang memerintahkan Kapolri untuk menangkap Nazaruddin. Patrialis pun mengaku tidak tahu keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Menkum HAM Patrialis Akbar membenarkan dakwaan ilmu sihir yang dijerat pada TKW Sumartini di Arab Saudi. Pihaknya pun berjanji akan berusaha untuk membebaskan TKW asal Kabupaten Sumbawa itu.

Presiden SBY hari ini menggelar acara rapat membahas Satgas TKI. Rapat yang sebelumnya tidak diagendakan dalam agenda Presiden hari ini mengagendakan percepatan kinerja yang dilakukan oleh Satgas TKI yang baru dibentuk oleh Presiden.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia guna menyelamatkan nasib para TKI yang terancam hukuman mati? Jawabannya hanya satu, kemampuan untuk berdiplomasi tingkat tinggi secara elegan.

Tim Komisi III DPR menilai ada perbedaan fakta antara BNN dan LP Kerobokan. Soal penemuan pesta narkoba dan barang bukti di dalam sel, tim malah menuding BNN melakukan pembohongan publik.