Naskah RUU Tipikor yang dibuat pemerintah dinilai sebagai upaya melemahkan institusi KPK. Mencegah agar hal itu terjadi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan RUU Tipikor 'tandingan' kepada DPR.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Anti Korupsi memberikan penghargaan Corruption Award kepada SBY, KPK, ICW dan Pers. Mereka menilai empat elemen ini yang berperan dalam pemberantasan korupsi.

RUU Pengadilan Tipikor atau yang dikenal dengan RUU Tipikor masih digodok DPR. Salah satu elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi ini belum juga kelar dibahas. Tapi justru muncul kekhawatiran adanya upaya pembusukan melalui pelemahan isi RUU tersebut.

Rencana Kejaksaan Agung untuk meminta pencabutan paspor buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra belum terbukti. Hingga saat ini, belum ada permintaan resmi tentang hal tersebut pada imigrasi.

MA membantah adanya pungli Rp 5-10 juta bagi tiap pengadilan negeri (PN) di daerah untuk bermain tenis. Tapi bila benar itu terjadi MA akan mengeceknya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu dinilai lamban karena tidak segera menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan beberapa bulan yang lalu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2008 sebesar Rp 1,278 triliun. Dugaan korupsi tersebut ditemukan dalam biaya penerbangan dan biaya operasional di Arab Saudi dan di dalam negeri.

ICW mengecam keras dugaan pungutan liar bagi para hakim. Pungutan itu senilai Rp 5-10 juta yang dilakukan di tiap pengadilan negeri di daerah.

ICW melaporkan hasil audit internal terkait dana kampanye 9 parpol yang lolos parliamentary threshold di Pileg 2009. Partai Demokrat diduga memanipulasi laporan dana kampanye terbesar.

RUU Tipikor tengah digodok pemerintah dan DPR. Di tengah-tengah ketergesaan pembahasan, pasal-pasal krusial yang justru mengancam pemberantasan korupsi lolos.