Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemerintah telah meringankan hukuman bagi koruptor dalam draft RUU Tipikor yang sedang digodog. Aturan tentang kewajiban membayar uang pengganti dihilangkan.

Setelah jagonya kalah di Pilpres 2009, Partai Golkar terindikasi akan bergabung ke kubu SBY-Boediono. Jika benar terjadi, parlemen akan terlampau kuat dan berpeluang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Apa yang terjadi dalam hubungan KPK dan Polri yang ditengarai tengah menegang diharapkan tidak sampai terjadi seperti peristiwa di Hong Kong, di mana ribuan polisi menyerbu KPK Hong Kong.

Pemerintah telah memutuskan Ongkos Naik Haji (ONH) 2009 M/1430 berkisar Rp 35 juta.  Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ONH 2009 bisa ditekan hingga Rp 27 juta.

Sejumlah pegiat antikorupsi akan mendeklarasikan gerakan Cintai Indonesia Cintai KPK atau disingkat CICAK. Acara ini juga rencananya akan mengundang grup musik Slank.

Pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji soal 'cicak lawan buaya' dipersoalkan. Meski Susno tegas-tegas menyatakan jika ucapannya tidak mengacu kepada KPK, tetapi jenderal bintang tiga itu diminta jujur.

DPR ditagih untuk membuktikan sebagai lembaga yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Para wakil rakyat pun diminta untuk concern mencegah upaya pelemahan atas KPK dan Pengadilan Tipikor.

ICW mencatat sedikitnya ada dugaan pelemahan upaya pemberantasan korupsi dalam hak ini notabene melalui pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis. Sedikitnya ada 11 catatan penting dalam 3 tahun terakhir.

Pasangan SBY-Boediono diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai pemenang Pilpres. Tentunya langkah selanjutnya yakni penyusunan kabinet. Desakan muncul agar SBY segera mengumumkan calon menteri yang akan mengisi kabinet.

Naskah RUU Tipikor yang dibuat pemerintah dinilai sebagai upaya melemahkan institusi KPK. Mencegah agar hal itu terjadi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan RUU Tipikor 'tandingan' kepada DPR.