Tim audit BPK Wilayah Riau menemukan dana masyarakat di Bank Riau sebesar RP 11,8 triliun diendapkan di Sertifikat Bank Indonesia.

Rupanya, dana monumen untuk mertua Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal bukan Rp 1,6 miliar. Angka ternyata lebih besar lagi, yakni mencapai Rp 1,8 miliar lebih. Alamak!

Rencana pembangunan monumen demokrasi yang melibatkan mertua Gubernur Riau senilai Rp 1,6 miliar menuai kritik. Pembangunan itu dinilai menonjolkan nepotisme.

Meski dana pembangunan monumen mertua Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal sudah disetujui anggarannya oleh DPRD Riau, kritik terus mengalir. Duit Rp 1,6 miliar lebih baik untuk menghapus kemiskinan.

Meski menuai kritik, rencana pembangunan monumen mertua Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal Rp 1,6 miliar bakal jalan terus. Sebab anggarannya sudah direstui DPRD Riau.

Pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN di Sumut membuat sejumlah lembaga melakukan gugatan hukum. Tak tanggung-tanggung, gugatan itu mencapai Rp 250 miliar.

Sayang mertua tentu wajar-wajar saja, apalagi menghormati. Tapi kalau berencana membangun monumen untuk menghormati perjuangan mertua dengan kocek rakyat? Wah... wah... wah...!

Dana pembangunan masjid di lingkungan Kantor Gubernur Riau (Gubri) membingungkan. Setelah disebut-sebut dananya Rp 40 M, Pemprov Riau mengklaim dananya cuma Rp 9 M. Padahal DPRD Riau hanya menyediakan Rp 4,2 M.

Pemprov Riau membantah dana pembangunan masjid mentereng di lingkungan kantor Pemprov tidak sebesar Rp 40 miliar. Anggarannya hanya Rp 9 miliar.

"Saat ini saya berdiri dalam dua posisi yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian hubungannya dengan pemerintah adalah hubungan mendukung dengan penuh kritis, objektif dan proporsional," ujar Kalla.