RUU Pilkada akhirnya disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR hingga tengah malam. Proses yang alot diwarnai dengan lobi-lobi yang panjang dan aksi walkout Partai Demokrat berujung pada kandasnya Pilkada langsung.

Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tentang Revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).‎ Rapat yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu hanya dihadiri oleh 6 orang anggota DPR.

Partai pendukung Koalisi Merah Putih menguasai kursi pimpinan Pansus Perubahan Tata Tertib. Pansus ini nanti berperan menyusun konsep tata tertib peraturan terkait revisi UU MD3.

Golkar menyiapkan Setya Novanto sebagai calon Ketua DPR 2014-2019. Di sisi lain, partai pemenang pemilu, PDIP, menyiapkan Puan Maharani untuk jadi penantang Setya. Siapa lebih berpeluang?

Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden baru resmi diumumkan pada 22 Juli mendatang. Calon anggota legislatif terpilih juga baru akan dilantik Oktober nanti.

Pasca pengesahan revisi UU MD3, enam fraksi pengusung Prabowo-Hatta melakukan deklarasi pembentukan Koalisi Permanen. Koalisi ini menegaskan komitmen kebersamaan dalam parlemen ataupun pemerintahan.

Rapat paripurna DPR membahas revisi Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD masih berlangsung alot. Hingga saat ini, belum ada putusan dan rencananya rapat dilanjutkan pasca buka puasa dan ibadah Sholat Maghrib.

Rapat Paripurna DPR yang berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB tadi hanya dihadiri oleh 352 anggota DPR. Namun usai diskors satu jam dari jam 12.00 WIB, jumlah anggota yang hadir melonjak.

Partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto menepis adanya pemaksaan kehendak agar kader PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 tidak menjadi Ketua DPR.

Revisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD dijadikan medan tempur kubu Prabowo untuk membungkam kubu Jokowi di DPR sebelum pilpres. Jika kalah voting, PDIP sebagai pemenang Pileg 2014 tak otomatis jadi ketua DPR. Seperti apa peta kekuatannya?