detikNews

Komnas Perempuan: PRT ke Luar Negeri Harusnya Dilindungi, Bukan Dibatasi

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewacanakan penyetopan pengiriman tenaga kerja sektor informal ke luar negeri. Komnas Perempuan tidak setuju dengan wacana itu.

Jumat, 20 Mar 2015 13:13 WIB

detikNews

Politik Legislasi Samar-samar

Politik legislasi yang berdaya guna akan menjadikan Indonesia negara hukum yang mensejahterahkan. Oleh karena itu diharapkan DPR, DPD dan Presiden meninjau kembali Prolegnas 2015-2019.

Jumat, 06 Mar 2015 14:36 WIB

detikNews

Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cabut Pemberhentian Sementara BW dan Samad

Koalisi masyarakat sipil menyatakan sikapnya terkait upaya pelemahan KPK lewat kriminalisasi. Salah satu poin yang disampaikan adalah meminta presiden Jokowi mencabut pemberhentian sementara Bambang Widjojanto dan Samad.

Minggu, 01 Mar 2015 11:03 WIB

detikNews

Prolegnas 2015-2019, RUU Jabatan Hakim Dorong Penguatan Badan Peradilan

Pernahkan Anda tahu bahwa banyak hakim di pelosok nusantara mendapat intimidasi dalam menjalankan tugasnya? Tidak hanya itu, hakim yang berpindah-pindah tugas juga tidak disupport dengan baik oleh negara.

Jumat, 20 Feb 2015 14:46 WIB

detikNews

Politisi Gerindra Soal Revisi UU KPK: Kekuatan KPK Itu Tidak Ada SP3

Revisi UU KPK telah masuk dalam daftar panjang Prolegnas 2015-2019. Walau belum dibahas DPR, Martin Hutabarat menyatakan para anggota Dewan akan mendengarkan lebih dulu alasan pengusul revisi tersebut.

Sabtu, 14 Feb 2015 12:48 WIB

detikNews

Menkum HAM: Revisi UU KPK Tak Urgent!

Meskipun masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019, revisi RUU KPK tak masuk prioritas tahun 2015. Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly, memang tak urgent untuk segera direvisi dalam waktu dekat.

Jumat, 13 Feb 2015 02:04 WIB

detikNews

Gubernur Papua Protes Menkum karena RUU Otsus Tak Masuk Prolegnas

Rancangan Undang-undang (RUU) Revisi UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua tak masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019. Gubernur Papua Lukas Enembe temui Menkum HAM Yasonna Laoly.

Jumat, 13 Feb 2015 00:48 WIB

detikInet

Indonesia Perlu Segera Revisi UU Telekomunikasi

Revisi Undang-undang Telekomunikasi No 36/99 tidak masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2015. Hal ini disayangkan banyak pihak meski DPR berjanji akan menggebernya mulai tahun ini.

Kamis, 12 Feb 2015 19:11 WIB

detikNews

Fraksi Gerindra yang Usulkan Revisi UU KPK Masuk Prolegnas

Revisi UU KPK yang ditolak publik pada periode 2009-2014 kini kembali masuk ke Prolegnas 2015-2019. Ternyata yang mengusulkan revisi tersebut untuk dibahas di DPR adalah Fraksi Gerindra.

Kamis, 12 Feb 2015 12:40 WIB

detikNews

Tak Pernah Menyerah, Begini Upaya Berulangkali DPR Ajukan Revisi UU KPK

Di tengah kemelut antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat kembali berusaha merivisi dua undang-undang menyangkut komisi antirasuah.

Rabu, 11 Feb 2015 16:35 WIB